Selamat Bertugas Wakil Menteri Pertanian

Selamat Bertugas Wakil Menteri Pertanian
Entang Sastraatmadja

Oleh Entang Sastraatmadja

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo kini memiliki Wakil Menteri. Presiden Jokowo telah melantik Harvick Hasnul Qolbi untuk membantu Menteri Pertanian dalam menjalankan tugas kesehariannya. 

Dipilihnya tokoh Nahdatul Ulama (NU) menjadi Wakil Menteri Pertanian, tentu bukan tanpa alasan. Presiden Jokowi pasti telah melakukan rekam jejak terhadap sosok seorang Harvick. 

Hal ini penting dicatat, karena pengalaman korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan juga Menteri Sosial, jelas telah melukai hati Presiden. 

Kepercayaan yang diberikan kepada dua orang Menterinya itu, ternyata dibalas oleh perilaku yang sangat tidak beradab. Dalam kondisi sekarang, kita harus berani berteriak lantang bahwa korupsi merupakan perilaku orang-orang biadab.

Kehadiran Wamen Pertanian di Pemerintahan, sebetulnya bukanlah hal yang baru. Dalam Pemerintahan Orde Lama kita memiliki Wamen Pertanian, walau saat itu menggunakan istilah Menteri Muda Pertanian dan Persediaan. Saat itu Saksono dipercaya untuk menjabatnya di dalam Kabinet Sjahrir II. 

Kemudian ada Sjeh Marhaban yang dipercaya menjadi Menteri Muda Pertanian dalam Kabinet Ali Sosroamidjojo. Lalu ada Sjarifudin Baharsyah di era Orde Baru, tepatnya di Kabinet Pembangunan V. Ketika itu digunakan istilah Wakil Menteri Pertanian. 

Di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), kita memiliki dua orang Wamen Pertanian dengan latar belakang yang berbeda. 

Pertama adalah DR. Bayu Khrisnamurti seorang peneliti dan dosen di IPB, yang selama ini dikenal sebagai pengamat masalah pertanian yang cukup kritis. 

Kedua adalah DR. Rusman Heriawan seorang peneliti senior yang menghabiskan tugas kedinasannya di Badan Pusat Statistik. 

DR. Rusman dikenal selaku pakar statistik yang cukup handal dan sangat santun dalam mengemukakan pandangan-pandangannya. 

Kedua Wamen ini ditugaskan secara khusus oleh Presiden SBY dalam upayanya membangun ketersediaan pangan yang cukup demi terwujud nya surplus beras 10 juta ton sekaligus ditugaskan untuk memperkokoh ketahanan pangan bangsa Indonesia.

Di periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, posisi Wamen Pertanian ini dikosongkan. Kita tidak tahu dengan pasti mengapa DR. Amran Sulaeman selaku Menteri Pertanian tidak ditemani oleh seorang Wamen. 

Padahal, kontrak politik dan tugas yang diembannya betul-betul sangat berat. Mentan dituntut untuk mampu mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale) dalam kurun waktu yang berbarengan sekaligus diminta untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

Seperti yang diramalkan banyak pihak, terbukti hingga akhir masa jabatannya Mentan tidak berhasil mencapai swasembada pajale. Kesejahteraan petani pun terekam jalan di tempat. Ukuran Nilai Tukar Petani (NTP) belum seperti yang diimpikan kita bersama.

Di kepemimpinan periode keduanya, Presiden Jokowi rupanya sadar betul bahwa tugas Mentan itu sangat berat. Mentan tidak bisa lagi bekerja sendirian seperti jamannya DR. Amran. Itu sebabnya, Presiden mengisi posisi Wamen Pertanian oleh tokoh dan pemikir dari kalangan NU, sekali pun di tahun pertama jabatan Wamen ini tidak diisi.

Kehadiran Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wamennya Syahrul Yasin Limpo, rupanya tidak boleh dipandang hanya sebagai pemanis birokrasi di sebuah Kementerian. Namun, bila kita cermati tugas dan pekerjaan yang cukup berat di Kementan saat ini, menuntut kepada Presiden untuk mengisi jabatan Wamen Pertanian.

Paling tidak ada 3 tugas besar yang harus secepatnya dituntaskan, khususnya terkait dengan penataan regulasi kelembagaannya. 

Pertama adalah berkaitan dengan food estate, yang spiritnya untuk mengokohkan ketersediaan pangan, khususnya beras. Food estate yang selama ini sudah di garap di Kalimantan Tengah dan beberapa Provinsi lain, benar-benar membutuhkan pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengamanan yang cukup serius. 

Kementan tidak boleh lepas tangan dalam pengelolaan ke depannya. Sinergitas dan kolaborasi antar kementerian/lembaga di tingkat pusat serta pemerintah daerah, baik provinsi mau pun kabupaten/kota, penting untuk dicermati secara seksama. Kehadiran Wamen tentu sangat dibutuhkan. 

Kedua adalah soal korpotasi petani. Cita-cita Presiden Jokowi untuk sesegera mungkin mensejahterakan petani, kelihatannya bakal dijawab lewat pengembangan korporasi petani. 

Langkah ini jelas bukan hal yang cukup mudah untuk diwujudkan. Menggeser kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, tentu memerlukan jurus-jurus khusus yang selama ini belum disiapkan dengan matang. 

Petani yang bakal terlibat dalam korporasi petani, perlu disiapkan mind-setnya agar mereka mampu tampil menjadi petani pengusaha. Bukan cuma petani yang memproduksi hasil-hasil pertanian semata. 

Ketiga adalah keseriusan untuk tampil menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045 mendatang. Tekad untuk memberi kado ulang tahun 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045 kepada Ibu Pertiwi, mestinya jangan dikemas menjadi bahasa politis. 

Walau masih 25 tahun di depan mata, lumbung pangan dunia, memang harus diskenariokan dengan apik dan inovatif. Kita memiliki peluang untuk mewujudkannya. 

Tinggal sekarang bagaimana pengelolaan yang harus kita siapkan, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggarannya. Semua ini penting dirumuskan secara teknokratik dengan tetap mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Hadirnya Wamen di Kementan kali ini, boleh jadi telah diberi tugas khusus oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Mentan dalam mewujudkan rencana-rencana besarnya. Kita percaya Pak Harvick Hasnul Qolbi merupakan sosok yang pas untuk bersama-sama mentan "memuluskan" harapan Presiden Jokowi. Mari kita amati perkembangannya. (*)


Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.