Politik

Sekjen PPP Indikasikan Gerindra, Demokrat, dan PAN Masuk Kabinet

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyebut pernyataan Sekjen PPP Arsul Sani sebagai sinyal kuat Gerindra, Demokrat, dan PAN akan masuk dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Arsul Sani sebelumnya mengingatkan Gerindra, Demokrat, dan PAN tidak bersikap seperti oposisi jika masuk koalisi pemerintah.

“Itu sinyal kuat tiga partai itu akan masuk di kabinet. Meski tentu tetap mungkin berubah, terutama PAN,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kamis (17/10/2019).

Alasan kenapa kemungkinan PAN tidak masuk koalisi Jokowi-Maruf Amin, karena tingginya potensi PAN tidak mendukung atau bersikap seperti oposisi dalam beberapa kebijakan walaupun mereka bergabung dalam pemerintahan.

Hal tersebut dikarenakan elite dan pendukung PAN masih terbelah sikapnya.

“Terutama elite berpengaruh seperti pak Amien Rais,” jelasnya.

Sedangkan Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah untuk bersikap disiplin dalam koalisi. Karena dua partai ini sangat tergantung pada figur ketua umumnya.

“Sepanjang pak Prabowo Subianto dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa setuju dengan pemerintah, maka Gerindra dan Demokrat akan lebih mudah menghindari sikap oposan jika menjadi bagian dari pemerintah,” katanya.

Ia pun menilai, sebaiknya satu dari tiga partai itu lebih baik di luar pemerintahan. Karena kekuatan oposisi terlalu sedikit bila hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang di luar pemerintahan.

Ia pun mengutip hasil riset lima tahun terakhir, bahwa ada sekitar 25-30 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja jokowi. Itu berarti, imbuh dia, ada 30 persenan potensi oposisi di masyarakat yang perlu diwadahi parpol oposisi di DPR.

“Bila hanya satu partai di luar pemerintahan, itu tidak cukup. Dan itu potensial membuat oposisi di masyarakat berhadapan terus secara langsung dgn pemerintah. Dan itu kurang baik bagi demokrasi,” jelasnya.

Jangan bersikap seperti oposisi

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah. Namun, ia mengingatkan ketiga partai tersebut agar tidak bersikap seperti oposisi jika nantinya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.

Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam Pilpres 2019 tidak mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu saja. Jangan kursinya mau, tapi begitu yang enggak enak, enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu saja,” kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Lebih lanjut, ia menilai jika PPP mendapatkan jabatan menteri, itu sebagai penghargaan karena mengusung Jokowi-Ma’ruf. Namun, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

“Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya,” ujar Arsul.

“Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden yang diberi hak prerogatif itu untuk kemudian ikut menentukan, ‘yang ini diambil, yang itu jangan’, jangan. Ya itu kita kembalikan saja ke beliau (Jokowi),” lanjutnya.

Sabar-sabar

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku baru mengetahui jumlah portofolio menteri bagi partainya. Rencananya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya pada hari pelantikan, 20 Oktober 2019.

“Yang saya pahami nanti mendapatkan kursi kabinet, kemudian perkiraan jumlah portofolionya tapi belum ditentukan portofolio mana dan siapa yang akan menempati portofolio itu,” kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut Arsul komunikasi mengenai kabinet akan kembali dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terkahir ini. Ia mengatakan ketua umum Parpol akan berkomunikasi dengan PPP soal kabinet dalam waktu dekat.

“Ya kami sabar-sabar saja lah. Nanti kalau mendesak-desak malah tidak dikasih sama pak Jokowi gimana?” tuturnya. (AR)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close