Hukum

Sejak Jabat Bupati Lamsel, Zainudin Diduga Terima Suap Hingga Rp 55 Miliar

LAMPUNG, SENAYANPOST.com – Selain menangani perkara fee proyek pada anggaran 2018 dengan tersangka mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, KPK saat ini masih melakukan pengembangan dugaan fee proyek yang diterimanya ketika menjabat sejak 2016.

“Kami masih melakukan penelusuran informasi terhadap fee proyek lain di tahun 2016, 2017 dan 2018 di Dinas PUPR,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (10/10/2018).

Dari penyelurusan KPK hasilnya cukup fantastis. Fee proyek yang didapat Zainudin dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tiga tahun anggaran 2016–2018, diduga mencapai sekitar Rp 55 miliar.

“Penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan fee tersebut,” ujar Febri.

Atas dugaan itu, KPK berupaya mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme yang ada, dari tindakan Zainudin Hasan dari aset negara yang diduga dikorupsi, dengan cara melacak aset yang dimilikinya yang diduga dibeli dari hasil setoran fee proyek, yang juga diindikasikan terjadi tindak pidana pencucian uang.

“KPK perlu melakukan pemetaan aset untuk kepentingan asset recovery nantinya agar nanti jika sudah terbukti di pengadilan hingga inkracht, maka aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara,” katanya.

Menurut dia, untuk berkas perkara Zainuddin Hasan, Agus Bakti Nugroho, dan Anjas Asmara saat ini masih dalam tahap kelengkapan, dan total untuk perkara Zainudin telah diperiksa 50 orang saksi, dari unsur dinas, ASN, hingga pihak swasta.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membidik tindak pidana pencucian uang, terkait korupsi fee proyek di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan tersangka mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hassan, Anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho, Kadis PUPR Lampung Selatan Anjas Asmara, dan pihak swasta Gilang Ramadhan sebagai direktur PT Prabu Sungai Andalas.

Dari pemeriksaan KPK, beberapa uang fee proyek yang diberikan swasta ke adik ketua MPR RI tersebut, kerap dibelikan ke aset, khusunya tanah. Dalam perkara ini, baru Gilang Ramadhan yang sudah dilakukan Pelimpahan tahap II, dan menjalani sidang di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis (11/10/2018) besok.

Sementara tiga tersangka lainnya, masih dalam kelengkapan berkas perkara, maupun pengembangan, apa ada bukti dan fakta hingga tersangka lainnya.

“Lainnya masih dalam pengembangan. Pada prinsipnya, KPK tidak serta merta selesai ketika sudah OTT. Misal, bisa saja pengembangan ada pelaku lainnya, seperti DPRD misalnya,” jelas dia.

Sementara, Bagian Hubungan Masyarakat PN Tanjungkarang, Mansyur Bustami mengatakan, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang telah menerima berkas perkara Gilang Ramadhan, tersangka kasus dugaan suap yang membelit Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan. Berkas perkara ini merupakan pelimpahan dari KPK.

Ia mengungkapkan, dua jaksa penuntut umum KPK tiba di PN pada Jumat (5/10/2018) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Keduanya adalah Taufik Ibnu Nugroho dan Sobari Kurniawan.

“Berkas perkara sudah kami terima. JPU KPK membawa BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sekitar 2.000 lembar, beserta (surat) dakwaannya,” katanya.

Mansyur menjelaskan, berkas tersangka Gilang resmi terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang dengan nomor registrasi 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Tjk.

“Sidang perdananya pada Kamis, 11 Oktober 2018. Ibu Ketua (PN Tanjungkarang) Mien Trisnawati yang akan memimpin sidang bersama hakim Syamsudin dan Baharudin Naim,” ujarnya.

Gilang diketahui terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Ia terbelit kasus dugaan suap berupa fee 15 jenis proyek infrastruktur di PUPR Lamsel. Dalam perkara ini, Gilang selaku direktur PT Prabu Sungai Andalas terjerat dua pasal. Masing-masing pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close