Opini

Sebaiknya Anies Baswedan Kembali Mendukung Jokowi

PADA pemilihan presiden 2014, Anies Baswedan masuk ke jalur sutera politik Indonesia. Berjuang bersama Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Dan menang. Dia pun masuk ke kabinet.

Langkah awal yang sangat bagus ketika dia memilih bergabung dengan Jokowi/Jusuf Kalla pada 2014. Namanya melambung tinggi, kendati kemudian di-reshuffle di jajaran kabinet kerja.

Tentu namanya sudah besar dan portfolionya bertambah sebagai orang yang pernah berada di ‘kelas utama’ dalam urutan pengatur negara.

Tanpa portofolio sebagai menteri, mungkin dia tidak bisa dijual dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Yang kemudian meraih kemenangan sebagai gubernur.

Dalam bingkai politik di pemerintahan DKI Jakarta, Anies Baswedan sekarang sendirian setelah ditinggal oleh Sandiaga Uno, sang politisi partai Gerindra yang memilih menjadi pendamping Prabowo, sebagai cawapres untuk pilpres 2019.

Sendirian? Ya betul sendirian. Dia bukan politisi dari partai manapun. Dia adalah gubernur non partai yang diusung oleh Gerindra dan PKS pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Karena dua putaran, empat partai yang tadinya mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kemudian bergabung ke Anies-Sandiaga, yaitu PD, PPP, PKB dan PAN.

Menjadi Gubernur tanpa parpol, tentu sangat sulit, mengingat undang-undang menyebutkan pemerintahan daerah provinsi terdiri dari eksekutif dan legislatif. Artinya, setiap kebijakannya, gubernur tidak bisa berjalan sendiri, harus atas persetujuan DPRD.

Dalam tahun-tahun pertama pemerintahan Anies-Sandiaga, berjalan dengan normal karena diperkuat oleh enam parpol dengan kekuatan 56 kursi. Yaitu Gerinda (15 kursi), PKS (11kursi), PD (10 kursi), PPP (10 kursi), PKB (6 kursi) dan PAN (2 kursi).

Jumlah itu, lebih besar dari kekuatan di pihak ‘oposisi’ yang memiliki 52 kursi: PDIP (28 kursi), Hanura (10 kursi), Golkar (9 kursi) dan Nasdem (5 kursi).

Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi itu tiba-tiba berubah. ‘Kekuatan’ pro gubernur, tinggal 38 kursi. Yaitu Gerinda, PKS, PD dan PAN.

Sementara kubu oposisi menjadi sangat kuat, 68 kursi. Yaitu PDIP, PPP, Hanura, Golkar, PKB dan Nasdem. Dengan komposisi seperti itu, Gubernur menjadi sangat tidak berdaya.

Mengapa bisa begitu? Hal itu akan baik-baik saja, jika tidak terjadi pada tahun politik. Seperti kita ketahui, anggota DPR/DPRD tunduk kepada fraksi, dan fraksi tunduk kepada partai. Saat ini parpol yang berada di barisan Jokowi-Ma’ruf berhadap-hadapan langsung dengan parpol yang mengusung Prabowo-Sandiaga.

Celakanya, Sandiaga sebelumnya adalah wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Gerindra dkk. Maka mau tidak mau dan suka tidak suka, Anies Baswedan pun menjadi ‘musuh’ politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kegagalan program-program Pemda DKI Jakarta masa pemerintahan 2017-2021 akan diangkat ke permukaan sebagai kegagalan Sandiaga (dan Anies Baswedan).

Gubernur Anies Baswedan bisa saja melepaskan diri dari situasi sulit itu, dengan cara bergabung kembali dengan Jokowi seperti pada 2014 lalu. Dalam hal ini Anies Baswedan tidak memiliki beban politik karena dia bukan bagian dari parpol manapun. Dan tidak akan berpengaruh terhadap jabatannya sebagai gubernur. Hal itu pernah terjadi pada gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama, yg keluar dari partai pengusungnya dan berbalik menjadi lawan. Tidak ada implikasi apapun.

Lagi pula, ini adalah momentum sangat penting bagi Anies Baswedan untuk persiapan tampil di panggung lebih besar lagi pada 2024. Nanti, pada pilpres 2024 bisa saja dia berhadapan dengan Sandiaga Uno. Kapan lagi ada ruang besar seperti saat ini untuk kembali merajut jalur sutera menuju istana.

*Penulis adalah pengamat sosial politik dan parapsikologi. Tinggal di Jakarta.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close