Politik

Satgas Novel Baswedan, HNW Berharap Polisi Profesional

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Dibentuknya Satga kasus penyiraman Novel Baswedan diharapkan polisi bekerja profesional dan tidak mencari kambing hitam. Karena itu jangan sampai ada pihak-pihak yang terlibat menutupi kasus ini.

“Tim gabungan harus benar-benar membongkar kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan itu profesional. Jangan sampai tim gabungan hanya mencari kambing hitam,” kata Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Karena itu kata Wakil Ketua MPR RI itu, tim gabungan jangan seolah-olah sudah bekerja atau sudah menangkap, padahal belum tentu yang ditangkap itu sebagai pelakunya.

Hidayat tidak ingin ada korban baru dalam proses penyelesaian masalah ini. Hal yang lebih buruk lagi, dia tidak ingin ada pihak yang menutupi pelaku yang sebenarnya.

“Jadi, pentingnya tim gabungan untuk bekerja secara transparan dan polisi perlu melibatkan elemen masyarakat lain untuk bergabung dalam tim ini. Sebab kalau hanya dari satu pihak dan tertutup, maka proses tidak akan transparan,”jelas Hidayat.

Terlebih kalau sampai hanya menghadirkan kambing hitam, tentu tidak akan menyelesaikan masalah, dan hanya menimbulkan korban baru.

”Jadi, kami hanya berharap tim gabungan transparan dan profesional,” ungkapnya.

Sejauh itu dia melihat positif, meski tim gabungan itu dibentuk menjelang pilpres.

“Meski telat itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. “Mudah-mudahan ini bukan untuk kepentingan politik dan tidak untuk kepentingan politisasi,” ujar dia.

Sebelumnya Polri membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol M. Iqbal mengatakan, pembentukan tim gabungan tersebut berdasarkan surat perintah Kapolri pada Selasa (8/1) lalu.

Para anggota dalam satgas itu tidak hanya dari unsur kepolisian saja, tetapi juga terdiri dari anggota KPK yang berjumlah lima orang. Bahkan tujuh orang pakar juga turut dalam Satgas tersebut, yakni mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rifai, Ketua Badan Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti dan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 Nur Kholis dan Ifdhal Kasim. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close