Wawancara Khusus

Santos Thenu: Kepemimpinan Jokowi Tumbuhkan Optimisme Dunia Usaha

MINGGU 20 Oktober 2019 bangsa Indonesia menyaksikan momen sejarah. Joko Widodo atau Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia untuk periode kedua. Hari ini Presiden Jokowi mengumumkan menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Kemampuan Jokowi dalam menakhodai republik ini, tidak perlu diragukan lagi. Langkah cepat dan taktis Jokowi dalam membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke menumbuhkan optimisme dunia usaha, termasuk investor dari dalam dan luar negeri.

Bagaimana sebenarnya pandangan dunia usaha terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, berikut petikan wawancara wartawan SenayanPost.com Zulfikar Fuad dan Joko Sriyono dengan Santos Thenu, Bussiness Development Director PT Lotte Shoping Indonesia di Jakarta, kemarin.

Bagaimana Anda melihat kepemimpinan Presiden Jokowi?

Sebelumnya kami ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Jokowi untuk periode kedua.

Kami sebagai profesional dan mewakili dunia usaha optimis dengan kepemimpinan Jokowi. Optimisme itu semakin tinggi setelah Presiden Jokowi merangkul Pak Prabowo Subianto untuk menjadi bagian dalam pemerintahan. Ini langkah yang bagus, positif dan semakin meningkatkan optimisme.

Optimisme ini sepenuhnya?

Secara umum, kebijakan Jokowi sangat baik dan itu menumbuhkan optimisme bagi dunia usaha.

Apakah ada catatan?

Betul, ada catatan. Tapi catatan itu demi kesempurnaan dan juga untuk mengakomodir keinginan para pelaku bisnis. Ini semua demi kebaikan bersama.

Apa itu?

Pertama, tentang perizinan yang masih carut marut. Sekitar satu atau dua minggu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perizinan akan dipersingkat, dipermudah dan dipersimpelkan. Juga IMB akan ditiadakan.

Pelaku bisnis ingin kebijakan Presiden Jokowi yang sudah baik ini benar-benar direalisasikan oleh jajaran pemerintah dari menteri sampai ke pelaksana lapangan dan juga oleh kepala daerah. Kita akui, perizinan menjadi challenge bagi investor yang akan menanamkan modalnya, terutama investor asing.

Investor asing benar-benar tidak paham dan hanya mengandalkan konsultan di lapangan untuk pengurusan perizinan.

Masalahnya, di lapangan banyak sumber masalah ketika orang-orang lingkar satu Presiden Jokowi, menyampaikan keputusan baru.

Misalnya?

Misalnya ada peraturan menteri atau setingkat menteri. Tetapi tidak ada petunjuk pelaksananya.

Ada contoh riilnya?

Begini. Satu contoh, kebijakan yang berbeda-beda soal Online Single Submission (OSS). Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan OSS secara penuh, tapi ada juga daerah yang harus menggunakan OSS tapi juga harus mengerjakan manual book. Ini membingungkan bagi kami.

Ada catatan lain?

Ada. Sekitar 4 tahun lalu, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian mengeluarkan satu peraturan menteri, bahwa untuk pasar modern seperti kami harus merujuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Yang menjadi masalah, peraturan menteri itu ditulis “dan” bukannya “atau”. Ini yang menjadi masalah. Padahal pada 4 tahun lalu itu, hanya ada 2 atau 3 kota saja yang memiliki RDTR dengan visi 20 tahun ke depan.

Respon Anda?

Aturan ini sudah jelas, tapi pelaksanaannya njomplang atau tidak berimbang. Dan sampai sekarang, aturan itu belum dirombak. Padahal itu hal sangat _challenge_ bagi investor.

Karena itu, investor ingin lebih jelas juklaknya. Kita berharap jajaran pemprov dan pemkab diberi training atau pendampingan dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaannya lebih konkret.

Sejauh ini bagaimana soal stabilitas keamanan bagi pelaku bisnis?

Keamanan menjadi hal yang sangat krusial bagi pelaku bisnis. Makanya, kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu menjadi catatan penting bagi investor dan negara asing.

Secara umum semua tahu suasana aman. Tapi liputan media menunjukkan situasi yang tidak positif. Seorang pejabat negara yang memegang kendali koordinasi politik dan keamanan saja bisa ditusuk, apalagi orang awam.
Belum lagi, pemberitaan tentang demo dan kebakaran hutan.

Kami mendukung upaya pemerintah memerangi terorisme demi stabilitas keamanan dan untuk menjaga iklim berusaha yang positif.

Bagaimana dengan sumber daya manusia?

Benar, masalah SDM ini juga penting. Kita harus bisa menyiapkan SDM yang berkualitas sesuai harapan Presiden Jokowi.

Yang jadi pertanyaan, mengapa setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, selalu ada pergantian buku.

Di Amerika Serikat, teks book baru ganti setelah 3 atau 4 tahun. Ini harus ada terobosan.

Juga rencana program pariwisata 10 Bali Baru yang kemudian dikoreksi lagi menjadi 5 Super Bali Baru, seperti Labuhan Bajo, Borobudur, Mataram Lombok, Manado.

Kita harus bercermin pada kesuksesan pendirian Hotel Nihiwatu, Sumba. Mereka bisa sukses dan membuat nyaman investor tanpa sedikitpun adanya campur tangan dari pemerintah daerah.

Artinya pemerintah pusat dan daerah berperan sesuai porsinya sebagai regulator, dengan kebijakan yang mendukung dunia usaha. Pelaku bisnis membutuhkan kepastian, kepastian kebijakan mau pun kepastian keamanan untuk memelihara iklum berusaha yang kondusif. Dengan demikian, pelaku bisnis dapat memajukan usahanya dan berkontribusi untuk pembangunan Indonesia (**)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close