Konsultasi Hukum

Sanksi Hukum Tawuran Pelajar

Pertanyaan:

Kepada Yth, Rubrik Senayan Post

Akhir-akhir ini marak kita saksikan tawuran yang dilakukan oleh oknum pelajar di lingkungan sekolah atau antar sekolah, yang mengakibatkan beberapa siswa menjadi korban dan harus mendapatkan perawatan intensif, terhadap pelaku yang masih anak-anak juga di proses secara hukum, meskipun kadang-kadang tidak dilakukan penahanan.

Bagaimana untuk mengantisipasitawuranpelajar, apakah ada sanksi hukum yang bisa membuat efek jera terhadap para pelaku?

Terimakasih atas jawabannya.

Abdul Roni
Majalengka.

Jawaban :

Yth bapak Abdul Roni di Majalengka.

Terimakasih atas pertanyaannya.

Tawuran sesama pelajar di beberapa lingkungan sekolah pada akhir-akhir ini seolah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dihindari, tentu saja hal tersebut membuat keprihatinan orangtua, guru dan masyarakat terhadap generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa.Ada berbagai faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, salah satunya adalah karena kenakalan remaja (juvenile delinquency).Akibat dari tawuran tersebut tentunya terdapat banyak korban serta meningkatnya angka kriminal yang dilakukan oleh anak-anak.

Menurut kami, sebagai upaya untuk mengantisipasi agar kedepannya tidak terjadi aksi tawuran pelajar, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara orangtua/wali murid, guru serta aparat penegak hukum dilingkungan sekolah. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dilakukan melalui upaya pencegahan/ non penal (preventif) dengan melakukan sosialisasi atau mediasi sebagai bentuk upaya aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice. Tetapi jika pelaku sudah melakukan aksi tawuran berulang kali,maka dapat diberikan upaya penal (represif) dengan menerapkan hukum pidana dan dapat dikenakan Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penganiayaan fisik. Tindak pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terhadap pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo.Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 81Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

Ayat (2)
“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Ayat (5)
“Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan nsebagain upaya terakhir“

Mengingat usia rata-rata pelajar SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) masih tergolong dalam usia anak yaitu kurang dari 18 tahun, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara hukum yang mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H.,M.H.
Advokat/ Ketua LKBH INTAN

KOMENTAR
Tags
Show More
Close