Sanksi ASN Pelaku Pungli

Sanksi ASN Pelaku Pungli
ASN

Pertanyaan:

Saya mahasiswa akan melakukan penilitian untuk tugas akhir semester di rumah sakit pemerintah, lalu saya melengkapi persyaratan yang diminta, saat mendaftarkan saya bertemu dengan salah satu Aparatul Sipil Negara (ASN), lalu setelah menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta. 

Setelah penelitian dinggap cukup dibutuhkan surat keterangan penelitian, terdapat keanehan alasan ASN untuk mengeluarkan surat keterangan harus melakukan pembayaran dengan cara mentranfer ke Rekening Pribadi bukan melalui rekening rumah sakit. tetapi saya tidak mau melakukan pembayaran akibatnya surat keterangan penelitian tidak dikeluarkan bahkan tetap menghubungi meminta uang dan mengancam pertanyaan saya adalah apakah oknum ASN dapat dilaporkan pidana kerena perbuatanya tersebut?

Elsa Dwi Wijaya /Metro,Trimurjo

Terimakasih atas pertanyaan saudara Elsa Dwi Wijaya

Jawaban:

Sebelum saya menjawab saya akan menjelaskan apakah yang di maksud dengan Pungli, Pungli merupakan suatu tindakan meminta sejumlah uang sebagai pembayaran dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut yang mana perbuatan ini dilakukan di kalangan lembaga/Lsm,pemerintah, maupun di kalangan swasta ataupun di kalangan umum.

Sesuai pertanyaan melibatkan ASN, maka mengacu pada Undang-undang. No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-undang ASN), dalam Pasal 1 angka1 menentukan bahwa: “Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekera pada instansi pemerintah.” 

ASN harus menjunjung tinggi prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf b Kode etik dan kode prilaku yang diperjelas dengan pasal 5 ayat 2 huruf “ melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi yang tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam kronologis yang saudara sampaikan, belum terjadi penyerahan uang karena tidak mau mentranfer walau dipaksa dan ditekan oleh ASN dengan demikian secara hukum belum terjadi tindak pidana , tetapi apabila pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) dan akhirnya menyerahkan uang yang diminta  maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 368  jo Pasal 423 KUHP , dimana Pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun’’”

Sedangkan Pasal 423 KUHP yang berbunyi "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun".

Terkait pertanyaan saudara dapatkah seorang oknum ASN, maka langkah hukumnya  dapat digunakan laporan pidana dengan syarat perbuatan pidananya telah sempurna yakni melakukan pungli (telah menerima uang) sebagimana dimaksud dengan pasal pasal 368  jo Pasal 423 KUHP juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun, tetapi untuk tindak pidana korupsi tergantung dari bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik

Demikian Jawaban Semoga Bermanfaat

ARIYAN DOVIE, S.H.

Advokat/ Konsultan Hukum LKBH Intan