Saling Tuding Setelah Rusuh

Saling Tuding Setelah Rusuh
Ngatawi Al-Zastrouw

Oleh: Ngatawi Al-Zastrouw

DEMO MENOLAK UU Omnibus Law (UU Ciptakerja) yang berakhir rusuh di beberapa tempat, telah berujung pada penangkapan sejumah aktivis yang selama ini bersuara lantang menolak kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Beberapa diantara mereka adalah para pimpinan KAMI (Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia) baik yang ada di Jakarta maupun di Medan. Diantaranya Syah Ganda Nainggolan, Jumhur Hidayat Kinkin dan Anton Permana, aktivis KAMI Jakarta,  Juliana, Devi, Khairil Amri, dan Wahyu Rasari Putri, aktivis KAMI Medan.

Penangkapan para pimpinan dan aktivis KAMI ini menyulut sikap saling tuding antara pemerintah dan aparat di satu pihak dengan pengrus KAMI di pihak lain, hingga memancing perdebatan panjang di masyarakat. Melalui bukti-bukti awal yang ditemukan, aparat menuding mereka yang ditangkap adalah provokator dan dalang kerusuhan yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan perusakan saat demonstrasi menolak UU Omnibus Law. Tindakan anarkis itu tidak hanya merusak fasilitas publik tetapi juga menimbulkan luka fisik di kedua belah pihak. Karena sudah menjurus pada tindakan kriminal maka aparat bertindak tegas melakukan penangkapan pada beberapa orang yang dianggap terlibat.

Menanggapi tindakan tegas aparat yang melakukan penangkapan pada para aktivis, Dewan Presidium KAMI mengeluarkan pernyataan yang isinya memprotes tindakan aparat dan menuding pemerintah telah melakukan tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom dan pendukung rakyat. Selain itu mereka juga menuding penerapan UU ITE sebagai dasar penangkapan para aktivis KAMI adalah tindakan yang tidak adil karena ada banyak pihak di media sosial yang mengumbar ujaran kebencian berunsur sara yang bisa memancing kerusuhan, tidak ditangkap dan ditindak tegas. 

Sikap saling tuding ini merupakan bentuk terjadinya tarik menarik kepentingan dari berbagai kubu yang sedang bermain. Dalam perspektif Piere Bourdieu, apa yang yang terjadi merupakan bentuk pertarungan kapital dalam ranah politik. Menurut Bourdieu (1986), agar seseorang atau kelompok memiliki prestise yang bisa diterima masyarakat sehingga bisa dijadikan sebagai modal kultural dan simbolik dalam pertarungan di ranah politik maka harus bisa membawa simbol kekuasaan yang mewakili pendapat dan kepentngan umum. Simbol kekuasaan yang diperebutkan, baik oleh pamerintah maupun KAMI,  di sini adalah kepentingan rakyat, kedaulatan bangsa dan keutuhan negara.

Dalam konteks sejarah Nusantara, tarik menarik kepentingan ini akan berujung pada dua bentuk yang saling berseberangan yaitu pembagian kapling kekuasaan yang ditandai dengan perpecahan negara  untuk diserahkan pada masing-masing pihak yang berkonflik dan kompromi dan integrasi dimana masing-masing pihak melakukan kompromi sehingga negara atau masyarakat tetap untuh dan kembali memperjuangkan nilai-nilai yang disepakati secara bersama-sama.  

Tarik menarik kepentingan yang yang berujung perpecahan terlihat pada kasus kesultanan Mataram, Cirebon dan sejenisnya. Pada kasus kerajaan Mataram perpecahan bermula dari tarik menarik kepentingan antara Paku Buwono II dengan adiknya, Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amangkurat IV Raja Mataram yang berkuasa 1719-1726. Selain itu, Pakubuwono II (PB II) juga bersengketa dengan Raden Mas Said, Putra Paku Buwono IV yang seharusnya menduduki jabatan sebagai PB II, tapi gagal karena diasingkan ke Srilangka gara-gara menentang pemerintah Kolonial. Raden Mas Said bersekutu dengan Pangeran Mangkubumi menghadapi PB II yang dianggap berpihak pada VOC (Ardian Kresna, 2011),.

Konflik ini berlangsung hingga PB II wafat. Namun sebelum wafat VOC memaksa agar PB II menandatangani perjanajian melimpahkan kewenangan pengangkatan raja baru pada VOC. Raden Mas Said dan Mangkubumi menolak keputusan tersebut, hingga mengobarkan pemberontakan yang makin sengit. Ujung dari tarik menarik ini adalah munculnya perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi dua bagian yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi dan Surakarta dibawah kekuasaan PB III.

Tarik menarik kepentingan yang berujung pada konpromi dan integrasi terlihat pada sejarah Sumah Pemuda dan Pendirian NKRI. Peristiwa Sumah Pemuda bukanlah sejarah yang muncul begitu saja, tetapi ada proses panjang mengintegrasikan berbagai trik menarik kepentingan dari berbagai kelompok. Sebagaimana dicatat dalam sejarah, proses menuju sumpah pemuda dimulai dari upaya penyatuan berbagai organisasi pemuda yang ada di Nusantara. Dengan berbagai identitas dan latar belakang sosial yang berbeda seperti Jong Java, Jog Celebes, Jong Soemantranen Bond, dan organisasi lainnya. Namun semuanya bisa kompromi dan membangun sinergi yang integratif yang diekespresikan melalui sumpah membangun kebersamaa dan persatuan sebagaimana tercermin dalam peristiwa Sumah Pemuda yang Monumental (Sudiyo, 1989),

Hal yang sama terjadi saat pendirian NKRI. Saat itu juga terjadi perebutan kepentngan yang sangat tajam karena adanya warna ideologi. Benturan antara kelompok Islam (religius) dengan kelompok nasionalis (sekuler) terjadi dalam sidang perumusan bentuk dan dasar negara. Namun akhirnya masing-masing pihak bisa melakukan kompromi sehingga lahirlah NKRI yang berdasrkan Pancasila (Slamet Sutrisno, 2003).

Dari data sejarah ini kita bisa melihat, konflik akan berujung pada perpecahan negara jika masing-masing pihak bertahan pada kepentingan kelompoknya sendiri. Kemudian mengundang pihak luar untuk campur tangan untuk mendukung kepentingan masing-masing sebagaimana terlihat pada pecahnya kesultanan Mataram. Dalam konteks ini negara didudukkan di bawah ego dan kepentingan kelompok. Meski menggunakan dalih untuk memperjuangkan nilai-nilai etik yang universal (keadikan, kemanusiaan) atau misi suci teologis sekalipun (atas nama agama) kalau mengedepankan semangat ego kelompok yang parokial dan segmented maka ujungnya akan mengorbankan integritas kebangsaan dan keutuhan negara. Dalam konteks kekinian hal ini terlihat pada konflik yang terjadi di Sudan, Aghanistan, Suriah.

Sebaliknya, setajam apapun perbedaan dan sekuat apapun tarik menarik kepentingan kalau masing-masing pihak lebih mengedepankan kearifan, mampu mengikis ego kelompok kemudian mendudukkan dalam kepentingan bersama yang lebih luas maka integritas dan keutuhan bangsa akan tetap bisa dipertahankan. Kita bisa bercermin pada sikap orang Jawa yang merelakan diri menerima bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Nasional, padahal Jawa merupakan mayoritas di negeri ini. 
Demikian juga kearifan ummat Islam yang bersedia menerima NKRI sebagai bentuk negara dengan dasar Pancasila, padahal ummat Islam adalah mayoritas. Tanpa adanya kearifan seperti ini saya yakin NKRI tak akan berdiri dan bisa eksis samai saat ini.

Kearifan ini tidak saja bisa mengintegrasikan keberagaman dan mengkompromikan kepentingan, tetapi juga membuat bangsa ini menjadi kreatif dalam menafsirkan dan menghadapi realitas. Sebagaimana yang terjadi pada ummat beragama di negeri ini yang melakukan tafsir kreatif atas ajaran dan doktrin agamanya untuk menafsirkan Pancasila, sehingga bangsa ini  memiliki daya lenting (resilience) dan daya lentur (suspention) dalam menghadapi berbagai tantangan.
  
Menghadapi konflik dan tarik menarik manarik kepentingan yang tercermin dalam kontroversi UU Omnibus Law saat ini kita bisa bercermin dari sejarah bangsa ini untuk menentukan pilihan. Apakah kita akan memilih pola Mataram. Artinya masing-masing pihak akan tetap bertahan pada ego dan kepentingan kelompok, dengan terus mengobarkan permusuhan dan membuat kerusuhan yang dilanjutkan dengan saling tuding di hadapan publik. Kemudian masing-masing mengundang kekuatan dari luar untuk mendukung kepentingannya hingga akhirnya negeri ini harus dipecah-pecah demi kepentingan masing-masing kelompok. Dan setelah itu, masing-masing kelompok menyerahkan kedaulaatannya pada pihak luar sebagai balas jasa atas dukungan yanag diberikan. 

Atau sebaliknya, masing-masing menahan diri, melepas ego kelompok kemudiaan didudukkan diatas kepentingan bersama warga bangsa Indonesia, seperti yang telah dicontohkan oleh para pemuda Indonesia dan pendiri bangsa? Jika jalan ini yang dipilih maka bangsa ini akan tetap bisa utuh dan inegritas negara akan tetap bisa terjaga. 

Sikap saling tuding pasca rusuh ini merupakan seleksi para pemimpin bangsa ini. Apakah mereka akan menjadi pengkhianat yang menghancurkan bangsanya, atau pahlawan yang bisa menjaga integritas negaranaya dengan menciptakan kemakmuraan dan keadilan bagi rakyatnya. Atau sekedar menjadi, atau justru menjadi pecundang yang tetap mempertahankan negaranya tapi demi mengamankan kepentingan kelompoknya melalui deal-deal politik yang mengorbankan kepentngan rakyat. Wallahu’alam