Parlemen

Salah Ketik, DPR: RUU Omnibus Law Pasti Diperbaiki

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Terkait dengan dugaan adanya salah ketik dalam draf RUU Omnibus law yang sudah diserahkan ke pimpinan DPR RI, sehingga diprotes berbagai kalangan masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jika kesalahan itu wajar dan selama belum dibahas semua bisa diperbaiki.

“Draf itu tebal sekali 164 pasal dan sampai hari ini belum dibahas oleh DPR. Tunggu rapat pimpinan dulu minggu ini, lalu dibawa ke Bamus DPR dan selanjutnya dibahas bersama pemerintah,” tegas Waketum Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/2/2020).

Menurut Dasco, kesalahan ketik itu bisa saja terjadi karena dikerjakan oleh manusia, dan selama itu belum dibahas semua bisa diperbaiki.

“Sebelum ada daftar inventarisasi masalah (DIM) jika ada masalah, ya nanti kita perbaiki dalam pembahasan DIM itu,” ujarnya.

Karena itu, jika ada protes semua aspirasi masyarakat itu akan diakomodir oleh DPR. Termasuk Perda (peraturan daerah) yang disebut-sebut kebijakannya akan ditarik ke pusat, semua pasti akan dibahas.

“Jika ada yang salah dan bertentangan dengan UU pasti kita perbaiki,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja Omnibus Law, pada Pasal 170 ayat 1 disebutkan pemerintah‎ berhak mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pasal yang dimaksud tertuang dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Dalam pasal 170 ayat (1) disebutkan Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 170 ayat (2) berbunyi: “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 170 ayat (3) berbunyi: “Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia”. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close