RUU Pesantren untuk Memperkuat Eksistensi Pendidikan Agama

RUU Pesantren untuk Memperkuat Eksistensi Pendidikan Agama

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menyadari RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menyangkut semua agama di Indonesia, maka Fraksi PPP DPR menggelar seminar RUU ini agar bisa segera diselesaikan dan pemerintah memiliki payung hukum yang kuat untuk memberayakan pendidikan pesantren dan keagamaan di Indonesia.

“Hal itu untuk menyatukan pemahaman dalam rangka penyususnan RUU ini tercapai dengan baik. Jadi, PPP menyerap aspirasi dan menyatukan pemahaman tentang RUU yang menjadi salah satu usulan FPPP DPR ini,” tegas Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Menurut anggota Komisi III DPR itu, dengan keterlibatan kalangan umat beragama, baik sebagai narasumber ataupun peserta, menunjukkan bahwa RUU pesantren dan pendidikan keagamaan ini mendapatkan respon baik.

Karena itu pembicaranya ada perwakilan dari Badan Musyawarah Antar Gereja Indonesia (BAMAG), perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, perwakilan dari Kementerian Agama RI, dari kalangan pesantren, dan perwakilan dari F-PPP sebagai lembaga pengusul RUU.

“RUU ini diproyeksikan sebagai payung hukum bagi eksistensi pendidikan keagamaan di Indonesia. Bukan dalam upaya mengatur pendidikan keagamaan, tetapi bagaimana negara hadir melindungi dan mengayominya,” ujarnya.

Juga sekaligus sebagai implementasi dari amanat sila pertama dalam Pancasila, dan amanat UUD NRI 1945 Pasal 29 dan Pasal 31. Dimana, negara harus memfasilitasi pendidikan dan pengajaran keagamaan tetapi tidak intervensi dalam kebijakan internal masing-masing agama tersebut.

Pandangan ini kata Arsul, didasarkan pada realitas bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya telah memberikan kontribusi besar bagi upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

“Hadirnya berbagai pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan merupakan kontribusi luar biasa dan berharga bagi pemberdayaan masyarakat. Kehadirannya menjadi bukti nyata akan peran pentingnya bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan,” jelas Arsul.

Apalagi, urgensi institusi pendidikan keagamaan yang sangat kuat dan signifikan ini meniscayakan adanya perhatian pemerintah secara serius. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan perlu diramu, dirawat dan diayomi agar kualitasnya bertambah baik.

Sebab, tidak bisa dipungkiri perkembangan peradaban manusia dalam gempuran globalisasi tidak menutup kemungkinan perlu prevensi tertentu agar tidak tergilas arus, tetapi dengan tetap berada pada koridor dan tuntunan agama.

Dengan demikian pemerintah harus ikut andil dalam melakukan pembenahan kualitas pesantren dan pendidikan keagamaan ini dalam bentuk bantuan dana baik dari APBN maupun APBD secara pasti dan kontinyu. (AF)