Wawancara Khusus

RUU Penyadapan Tak Kurangi Wewenang KPK

SELAMA ini rencana DPR RI untuk merevisi UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), khususnya terkait penyadapan, mendapat protes keras dari masyarakat. Karena hal itu dikhawatirkan bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi yang dilakukan penyelenggara negara di tanah air.

Namun, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR RI dan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/12/2018) malam, sudah mulai ada titik temu masalah penyadapan tersebut.

Bahwa Penyadapan oleh KPK itu harus mendapat izin dari pengadilan. Jadi, penyadapan dalam RUU Penyadapan ini sama sekali tidak mengurangi wewenang KPK sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.

Berikut wawancara dengan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Atgas dengan wartawan Senayanpost, Muhammad Munib, pada Jumat (7/12/2018) siang:

Apa yang menjadi inti pembahasan RUU Penyadapan?

Alhamdulillah KPK mengapresiasi pembahasan RUU Penyadapan tersebut, karena memang tidak mengurangi dan tidak akan mengganggu kinerja dan kewenangan KPK itu sendiri.
Sebaliknya, RUU ini akan memperkuat norma yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Artinya peraturan internal KPK terkait penyadapan selama ini dimasukkan ke dalam RUU Penyadapan dimaksud.

Apakah tidak bertentangan dengan Konstitusi?

Tidak. Justru RUU Penyadapan ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana penyadapan itu perlu diatur dalam beleid, langkah khusus. Dimana dalam RUU itu, kewenangan KPK dalam melakukan tata cara penyadapan tidak akan berubah, meski tetap membutuhkan izin pengadilan.

Namun, ada pengecualian seperti yang diberikan oleh UU Tipikor, dan masuk sebagai norma ke dalam draf RUU Penyadapan. Karena itu, DPR menyarankan agar peraturan internal KPK soal penyadapan selama ini masuk ke dalam norma RUU ini. Sehingga kekuatan hukumnya tidak menjadi peraturan internal saja.

Demikian juga SOP-nya diperkuat agar tidak ada lagi perdebatan publik tentang kewenangan KPK dan lembaga penegakan hukum yang lain, saling tumpang-tindih dan sebagainya.

Dengan demikian Baleg DPR, sudah meminta pandangan dari KPK yang intinya KPK mengapresiasi draf RUU Penyadapan tersebut. Apalagi dalam RUU Penyadapan ini memang tidak dimasukkan aturan penyadapan yang terdapat pada UU Tipikor.

Konkretnya bagaimana?

Dengan dimasukkan peraturan internal KPK terkait penyidikan ke dalam RUU Penyadapan ini plus UU Tipikor, maka RUU ini akan menjadi semacam kodifikasi (kumpulan) aturan hukum, untuk menyelaraskan dengan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan penyadapan.

Baik yang berkaitan dengan penegakan hukum ataupun yang berkaitan dengan keamanan negara. Terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas intelijen. Karena itu DPR meminta pandangan dari KPK, dan KPK mengapresiasi itu.

Apakah RUU Penyadapan ini disetujui oleh KPK dan DPR?

Menyadari KPK dan Baleg DPR sudah sepakat, maka selanjutnya RUU Penyadapan ini akan segera memasuki tahap sinkronisasi dan kemudian menjadi RUU insiatif DPR. Selanjutnya bisa memulai pembahasan RUU ini antara DPR dengan pemerintah.

Kabarnya KPK minta penghancuran hasil sadapan itu setelah inkrah, apa maksudnya?

Ya, untuk mempermudah pekerjaan KPK, perlu ada batas waktu (deadline) penghancuran hasil sadapan. Sebelumnya DPR mengusulkan setelah dua tahun bisa dihancurkan.

Tapi, KPK menginginkan agar batas waktu penghancuran hasil sadapan sebagai alat bukti peradilan tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Usulan tersebut disebut untuk memudahkan kerja KPK. Namun, secara umum KPK menyetujui pembahasan itu. Termasuk penghancuran hasil sadapan tersebut.

Mengapa?

Karena sebagian dari sadapan itu akan tetap menjadi alat bukti peradilan. Kalau belum inkrah, KPK khawatir, untuk mencari bukti hukum di kemudian hari mengalami kesulitan. Sehingga harus menunggu inkrah.

Selain itu, selama ini penyadapan di KPK dilakukan pada tahap penyelidikan. Berbeda dengan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejagung), yang melakukan penyadapan saat kasus ketika masih dalam tahap penyidikan. Makanya perlu disinkronkan bersama DPR dan pemerintah.

Kenapa penyadapan itu dilakukan pada tahap penyelidikan?

Karena proses hukum di KPK tak boleh ada SP3 (surat penghentian penyidikan perkara). Dan, KPK baru memulai penyidikan jika sudah menemukan dua alat bukti. Untuk itu, penyadapan dilakukan sejak penyelidikan.
Kalau penyadapan itu masih dalam tahap penyidikan, karena biasanya sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang kuat dan nyata. Sedangkan untuk kepolisian dan kejaksaan itu tidak menjadi masalah karena bisa melakukan penyidikan dan kalau tidak terbukti bisa menerbitkan SP3.

Sehingga banyak pihak khawatir dengan UU KPK yang tidak mempunyai kewenangan menerbitkan SP3 tersebut, meski aparat penegak hukum (APH) lain justru sering menyalahgunakan SP3 itu sendiri.

Jadi, KPK sudah tak perlu khawatir dengan RUU Penyadapan ini?

Tidak perlu, karena sudah memahami posisi RUU Penyadapan dimaksud. Sebelumnya, draf RUU Penyadapan yang mengatur soal tata cara menyadap itu beredar. Sehingga KPK menilai RUU tersebut dikhawatirkan bisa memperlemah upaya pemberantasan korupsi.

Dalam draf RUU Penyadapan–yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018 berdasarkan inisiatif DPR itu, diatur soal penyadapan yang harus dilakukan lewat koordinasi, izin pengadilan dan ketetapan ketua pengadilan tinggi. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close