RUU Larangan Minuman Beralkohol Diduga Kutip dari Wikipedia

RUU Larangan Minuman Beralkohol Diduga Kutip dari Wikipedia

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Naskah akademik (NA) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) disorot netizen. Mereka menyoal isi daftar pustaka RUU tersebut.

Unggahan itu muncul di saat DPR RI baru mulai membahas lagi RUU tersebut. Dalam unggahan itu, terlihat bahwa bagian daftar pustaka melampirkan berbagai sumber dari internet seperti portal berita, hingga http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol.

"Wikipedia dan wordpress dalam naskah akademik. Great!," demikian caption unggahan tersebut yang dikutip, Kamis (12/11/2020).

Rata-rata dari mereka heran dengan DPR karena bisa-bisanya mengambil sumber dari Wikipedia untuk produk hukum. 

"Nyari tentang Ethanol pula. Kayak ga ada aja tuh Ethanol di buku teks Kimia Organik," katanya.

Ada juga netizen yang mengajarkan bahwa kekuatan sumber dari Wikipedia sangat lemah dan tidak bisa dijadikan rujukan.

"Kalo kata dosen saya di kampus, Wikipedia itu selemah-lemahnya sumber. Saking lemahnya, tidak boleh dijadikan rujukan, hanya boleh jadi bahan bacaan biasa saja. Coba lihat rujukan aslinya, mungkin lebih mendingan," katanya.

"Jadi ini Badan Legislasi dibayar mahal2 gaji puluhan juta per bln, hasilnya cuma bgini aja.. apes bner punya wakil macem bginian. Mahasiswa tingkat 1 bikin makalah aja msh lebih bagus drpd ini..," timpal akun lain.

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengatakan dalam UU tidak diatur larangan mengutip dari sumber tertentu untuk pembuatan produk hukum. 

Namun dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan, bahwa setiap produk hukum harus disertai dengan hasil penelitian yang bersifat akademis.

"Tentunya suatu produk hukum yang sedang dalam proses pembentukan hukum dapat ditelaah secara akademik dari berbagai sudut pandang yang tentunya memiliki suatu referensi dari berbagi sumber literatur. Meskipun UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya pembatasan dalam mengutip literatur sumber referensi dalam suatu naskah akademik," katanya dilansir detikcom, Kamis (12/11/2020).

Rullyandi mengatakan pembuatan naskah akademik bisa saja dari berbagai sumber. Selama sumber tersebut masih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Wikipedia sendiri adalah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang bebas dan terbuka. Artinya, siapa saja bisa menulis dan mengedit informasi yang ada di sana, entah itu informasi benar atau salah.

"Dalam prakteknya perumusan naskah akademik dapat ditemukan berbagai sumber literatur secara umum dalam pembahasan persoalan pembentukan hukum yang sifatnya umum, tetapi juga bisa ditemukan berbagai referensi yang merujuk pada sumber hukum lain sepanjang masih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dalam menguraikan terhadap substansi suatu RUU," ucapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC), Ahmad Khoirul Umam. Menurutnya, mengutip dari Wikipedia sah saja untuk sebuah referensi. Namun memang, hasilnya dinilai dapat mempengaruhi kredibilitas UU tersebut.

"Dalam konteks referensi sah-sah saja (Wikipedia), tapi hal itu jelas menunjukkan rendahnya kredibilitas naskah akademik dan argumen legal yang diajukan. Jika begitu apa bedanya legal drafter DPR dengan mahasiswa pemalas semester 1? Apalagi jika tidak mencantumkan referensi website-website yang dikutipnya itu, maka hal itu mengindikasikan materi naskah akademik berpotensi mengidap problem plagiasi yang jelas- tidak berintegritas," ucapnya.