Politik

RUU Ciptaker Salah Ketik, Istana: Kita Tahu Undang-undang

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Adanya kesalahan dalam Pasal 170 draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang menyebut UU bisa diubah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP), menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono diduga akibat kesalahan ketik.

“Kita tahu kok undang-undang itu harus diubah dengan undang-undang, PP ya dengan PP. Enggak pernah kita bicara (PP ubah UU), maka saya duga itu ada miskomunikasi atau instruksi yang mungkin kurang dipahami dengan benar,” kata Dini Shanti Purwono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Proses penyusunan draf itu, lanjut Dini, dibuat oleh beberapa orang sehingga tak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam memahami pasal. Semestinya sesuai hierarki perundang-undangan, PP tak bisa mengubah undang-undang yang berada di atasnya.

“Kita bekerja dengan banyak drafter untuk undang-undang, jadi mungkin drafter yang kebagian pasal itu agak misunderstood instruction-nya. Kan, pasal itu bicara soal apa, kemudian dia nulisnya gitu, sebenarnya ini hal yang sangat basic untuk sarjana hukum,” tuturnya.

Dini sendiri tak menampik bahwa kesalahan itu bukan murni karena salah ketik. Sebab, salah ketik mestinya hanya terjadi pada kesalahan huruf bukan satu kalimat.

Politikus PSI itu juga telah menanyakan langsung pada Menko Perekenomian Airlangga Hartarto sebagai penanggung jawab draf. Namun Airlangga pun, menurutnya, mengaku tak pernah menyebut PP dapat mengubah UU.

“Ya, kalau maksudnya salah ketik berarti artinya typo kan, misal jika jadi jiki, besok jadi besik, gitu kan. Nah, ini kita enggak melihat typo itu. Saya juga sudah tanya Pak Airlangga, dan dia juga bilang enggak pernah kita ngomong seperti itu,” ucap Dini.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Dini, orang nomor satu di Indonesia itu selalu menekankan agar tak ada ketentuan dalam draf yang bertentangan. Ia juga menampik tudingan sejumlah pihak yang menyebut presiden bersikap otoriter karena membuat aturan tersebut.

“Kesannya presiden mau otoriter, sama sekali enggak ada. Saya bisa konfirmasi, presiden dengan jelas bilang, ‘Jangan sampai ini nanti bertentangan juga dengan undang-undang yang ada, termasuk UU Pemda dan hierarki perundang-undangan,” katanya.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi sorotan setelah pada Pasal 170 menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang bisa diubah menggunakan peraturan pemerintah.

Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut terjadi kesalahan ketik dalam draf RUU tersebut. Namun, menurutnya, kesalahan itu dapat diperbaiki dalam proses pembahasan di DPR. (Jo)

Buruh Media, Omnibus Law Ciptaker, PHK Massal

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close