NasionalTerorisme

RUU Antiterorisme Bakal Disahkan DPR Hari Ini

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Tanpa diwarnai perdebatan yang alot, Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati RUU revisi atas UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) di tingkat Pansus, dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

RUU Antiterorisme rencananya akan disahkan menjadi UU lewat sidang paripurna hari ini, Jumat (25/5/2018).

Rapat dipimpin Ketua Pansus DPR M Syafii. Pemerintah diwakili Menkum HAM Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat diawali penjelasan perkembangan dan laporan hal-hal baru di RUU Antiterorisme oleh Wakil Ketua Pansus Supiadin Aries Saputra. Rapat dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi.

Ada dua alternatif definisi terorisme: satu tanpa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan; satunya memakai frasa tersebut.

DPR sepakat memilih opsi kedua. Pemerintah diwakili Yasonna juga menyatakan hal sama.

“Pemerintah juga menyetujui alternatif kedua,” kata Yasonna.

“Ini terasa suasana kekeluargaan,” kata Syafii.

Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:

Rumusan 23 Mei 2018 Alternatif II:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Tanpa Tekanan

M Syafii mengaku sama sekali tak ada tekanan dalam pengambilan keputusan RUU Antiterorisme. Menurut Syafii, RUU Antiterorisme sejak awal memang sudah siap dirampungkan.

“Sama sekali nggak ada (tekanan),” ujar Syafii.

Pembahasan RUU Antiterorisme antara pemerintah dan DPR sempat mandeg di persoalan definisi terorisme. Pemerintah, saat itu tak sepakat soal frasa ideologi dan motif politik.

Sementara sejumlah fraksi di DPR menginginkan frasa itu tercantum dalam definisi terorisme.

“Saya kan dari awal sudah menyatakan bahwa undang-undang ini sudah selesai 99,9 persen. Tinggal soal definisi,” tutur Syafii.

“Kalau kemudian orang menghubungkan karena tekanan sama sekali tidak ada,” imbuh dia.

 

 

KOMENTAR
Tags
Show More
Close