Hukum

Ruangan DPR yang Digeledah KPK Milik Politikus Demokrat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – KPK melakukan penggeledahan ruang kerja anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir. Penggeledahan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan suap anggota Komisi VII Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).

“Tim KPK mendatangi salah satu ruangan di Gedung DPR RI untuk melakukan penelusuran informasi dalam penyidikan dengan tersangka BSP,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/5/2019).

Febri mengatakan penggeledahan ruang kerja adik kandung terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin itu berlangsung sejak pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

Penggeledahan untuk memverifikasi informasi dugaan sumber dana gratifikasi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Bowo.

Namun, tak ada barang yang disita penyidik dari penggeledahan tersebut. Febri menegaskan pemeriksaan para saksi yang mengetahui ihwal suap Bowo akan dilakukan penyidik dalam waktu dekat, termasuk Nasir.

“Sedangkan rencana pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui sumber dana gratifikasi tersebut akan kami dalami lebih lanjut pada rencana pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi mulai pada bulan Mei ini,” kata Febri.

Menurut Febri, sejauh ini penyidik telah mengidentifikasi tiga sumber dana gratifikasi yang diterima Bowo. Namun, dia tak merinci sumber gratifikasi yang dimaksud.

“Namun karena prosesnya masih dalam tahap penyidikan, maka informasi lebih rinci belum dapat kami sampaikan,” pungkas dia.

Bowo Sidik Pangarso bersama Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti, dan pejabat PT Inersia Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kerjasama pengangkutan pupuk. Bowo dan Idung sebagai penerima, sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 per metrik ton. Diduga, dia telah menerima enam kali fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close