Hukum

RKUHP Boleh Ditunda, tapi Harus Disahkan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Penundaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) boleh dilakukan, tetapi tetap harus disahkan.

“Ditunda boleh, tetapi kalau gagal berarti kita cinta pada penjajahan,” ujar pakar hukum pidana Muladi dalam temu pers terkait RKUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (20/9/2019).

Salah satu tim ahli yang ikut dalam penyusunan RKUHP itu mengatakan, telah mempertimbangkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, serta asas-asas hukum umum dan adat sebagai pengujinya (testing stone).

Dalam hal ini, mencakup filosofi, kriminalisasi perbuatan-perbuatan dipidana, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dan sanksi pidana.

Mengenai hal yang baru di dalam RKUHP, kata Muladi di antaranya adalah perluasan pidana kesusilaan, perzinahan, pencabulan, dan pemerkosaan.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu menambahkan kalau RKUHP juga telah mengembangkan suatu alternatif pidana kurungan penjara. Sehingga tidak benar jika dikatakan kalau RKUHP akan memenjarakan jutaan orang.

“Tidak semuanya itu dipenjara, nanti bisa-bisa penjara penuh. (Pidana) yang lima tahun ke bawah itu bisa diganti dengan denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, tapi nanti hakim yang memutuskan,” kata Muladi.

Oleh karena itu, ia mengklaim RKUHP justru akan mengurangi kapasitas berlebih di penjara. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close