Risiko Hukum Bagi Suami Tidak Menafkahi dan Menelantarkan Keluarga

Risiko Hukum Bagi Suami Tidak Menafkahi dan Menelantarkan Keluarga

Pengasuh Rubrik Hukum Senayan Post yang terhormat.

Bagaimana jika seorang suami yang tidak memberikan nafkah dan menelantarkan istri dan anaknya yang masih berusia 5 tahun, padahal dia berkecukupan, dan suami sudah jarang pulang dengan alasan sedang mengurus usaha di luar kota. langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh istri dan anaknya?

Mila, Jakarta

Jawaban

Sdri. Mila Yth,

Terima kasih atas pertanyaannya.

Langkah atau upaya hukum dapat di lakukan oleh seorang istri dan anak yang tidak dinafkahi dan atau ditelantarakan oleh suami atau oleh ayah kandungnya yakni ;
1. Mengajukan gugatan nafkah terhadap suami
2. Melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga

I. Gugatan Nafkah
Pada prinsipnya, adalah kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya (lihat pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan/UUP).

Jika suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka menurut hukum, isteri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Dasar hukumnya Pasal 34 UUP berbunyi :
“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Perlu dipahami, Gugatan nafkah ini tidak ada hubungannya dengan gugatan cerai, dengan kata lain, gugatan nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai.

II. Penelantaran Keluarga
Tindakan suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak nya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Karena ini merupakan perbuatan pidana maka isteri bisa melaporkan suami ke polisi.

Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (lihat Pasal 9 UU PKDRT).

Sedang dalam Pasal 49 UU PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami.

Namun adalah lebih baik jika permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan semoga ada penyelesaian yang baik untuk kebaikan semua.

Sekian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, SH

Advokat Jakarta