Politik

Ribuan Petani Perhutanan Sosial Deklarasi Dukung Jokowi

LAMONGAN, SENAYANPOST.com – Dukungan terhadap capres petahana Jokowi-Ma’ruf di Lamongan terus bertambah. Terbaru, petani perhutanan sosial resmi mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan nasional relegius ini di Lapangan Sukobendu Kecamatan Mantup Lamongan, Minggu 24/3/2019).

Deklarasi yang dihadiri ribuan petani perhutanan sosial itu, diprakarsai oleh Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan), dan Gerakan Masyarakat (Gema) Lamongan.

Dukungan ini diberikan, seperti disampaikan oleh Miftachul R Humas deklarasi pasangan Jokowi-Ma’ruf, karena Presiden Jokowi dianggap telah berpihak kepada masyarakat sekitar hutan dengan program Perhutanan Sosial.

“Program Perhutanan Sosial sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan sehingga program ini harus dilanjutkan, dengan mendukung presiden Jokowi,”terangnya.

Apalagi Perhutanan Sosial adalah kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses legal berupa SK ijin bagi petani penggarap hutan, untuk memanfaatkan hutan negara.

“Sebelum adanya program perhutanan sosial di masa Presiden Joko Widodo, petani penggarap di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani, tidak memiliki kepastian hukum pemanfaatan,”kata Miftachul yang biasa dipanggil Mif Bowo.

Karena tidak adanya kepastian hukum pemanfaatan hutan bagi petani lanjutnya, menyebabkan petani hutan rentan menjadi korban kekerasan, tingkat penghidupannya memprihatinkan, akses bantuan maupun program dari kementerian lain tidak dapat masuk untuk membantu mereka.

“Inilah yang disebut sebagai belenggu hukum,”ujarnya.

Dengan adanya program perhutanan sosial Jokowi ini lanjutnya, petani dipulihkan martabatnya dengan diberikan pengakuan pemanfaatan hutan, baik skema ijin Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama (Kulin NKK), dan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Lebih jauh kata Miftachul, Perhutanan sosial pada dasarnya adalah program berbagi keadilan kepada rakyat. Sebelumnya negara hanya memberikan kelola hutan negara kepada perusahaan negara dan swasta, mereka menguasai puluhan ribu,ratusan ribu, bahkan jutaan hektar hutan negara.

“Pada masa Presiden Jokowi, politik berbagi keadilan dilaksanakan.rakyat diberikan ijin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,dapat diperpanjang,dapat diwariskan,tidak boleh diperjual belikan,” terangnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close