RI Klarifikasi ke Wakil Dubes China Soal Masuknya Kapal China di Natuna

RI Klarifikasi ke Wakil Dubes China Soal Masuknya Kapal China di Natuna
Kapal penjaga pantai China di perairan Natuna

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemerintah Indonesia secara resmi telah melayangkan surat klarifikasi ke Wakil Dubes China terkait aksi kapal penjaga pantai China di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, Minggu (13/9/2020), mengatakan Kemlu RI telah menerima laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI perihal keberadaan kapal penjaga pantai China, yaitu CCG 5204, di wilayah perairan ZEE Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas peristiwa itu, lanjutnya, Kemlu RI telah melakukan komunikasi dengan Wakil Dubes RRC di Jakarta dan meminta klarifikasi maksud keberadaan CCG 5204 di wilayah perairan ZEE Indonesia.

"Kemlu menegaskan kembali kepada Wakil Dubes RRC bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih perairan dengan RRC dan menolak klaim 9DL RRC karena bertentangan dengan UNCLOS 1982," ujar Faizasyah.

Seperti diketahui, CCG 5204 memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Pada Sabtu (12/11/2020) pukul 10:00 WIB, KN Nipah 321 Bakamla RI mendapati CCG 5204 berkeliaran di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara yang masih wilayah yuridiksi Indonesia.

Kapal asal China itu terdeteksi di radar dan automatic identification system (AIS) KN Nipah pada jarak 9,35 NM. KN Nipah meningkatkan kecepatannya dan mengubah haluan melaksanakan intersep hingga jarak 1 Nm.

KN Nipah melalui radio VHF chanel 16 menanyakan kegiatan CCG 5204. Setelah dilakukan komunikasi melalui radio dan ditanyakan maksud dari keberadaan kapal di area tersebut, CCG 5204 bersikeras mereka sedang berpatroli di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial China.

Padahal berdasarkan UNCLOS 1982, nine dash line tidak diakui keberadaannya dan kapal tersebut sedang berada di area ZEEI. CCG 5204 pun segera diminta keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Perlu diketahui bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di kolom air. Kapal-kapal asing dibenarkan melintas dengan syarat tidak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional," tulis Bakamla dalam siaran resmi, Minggu (13/09/2020). (Jo)