Politik

Revisi UU Migas, DPR Tunggu Masukan dari Presiden

JAKARTA, SENAYANPOST.com – DPR menanti Amanat Presiden Joko Widodo untuk pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Tanpa masukan dari pemerintah, anggota dewan belum bisa melanjutkan pembahasan undang-undang.

“Ini mau dekat Pemilu. Mudah-mudahan setelah Pemilu langsung bisa dikebut dan bisa selesai di periode masa bakti sekarang. Mudah-mudahan (pembahasan) selesai tahun ini, sebelum September 2019,” kata Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy, dalam Diskusi Publik ‘Mencari Solusi Revitalisasi Sektor Migas di Indonesia’ di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Tjatur mengungkapkan usulan DPR terhadap revisi UU Migas sudah diselesaikan pada masa sidang lalu.

“Biasanya kan yang ribut DPR. Sekarang DPR sudah selesai, tinggal dari pemerintah. Mudah-mudahan setelah masa sidang Mei bisa dikebut,” ujarnya.

Dalam usulan RUU Migas, Tjatur mengungkapkan ada sejumlah poin yang telah disepakati oleh anggota. Beberapa di antaranya berupa pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang merupakan perusahaan pelat merah untuk menangani sektor hulu migas.

Badan ini bisa PT Pertamina (Persero) yang digabungkan dengan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Untuk di sektor hilir, bisa dari mana saja tapi diawasi oleh BPH Migas,” ujarnya.

Kemudian, impor migas harus dikonsultasikan dengan BPH Migas. Namun, penentuan kuotanya ditentukan oleh pembahasan DPR dan pemerintah .

Selain itu, skema bagi hasil produksi dimasukkan dalam revisi UU Migas. Dalam hal ini bisa berupa kontrak bagi hasil gross split maupun bentuk lain yang menguntungkan.

Saat ini, skema bagi hasil produksi gross split masih diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Jika ketentuan skema gross split diatur dalam bentuk UU, investor akan semakin mendapat kepastian hukum.

Selanjutnya, RUU Migas juga akan mengatur mengenai pemungutan dana abadi energi (petroleum fund). Dana abadi tersebut berasal dari penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disisihkan untuk mengembangkan industri migas. Salah satunya untuk mencari cadangan migas baru. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close