Nasional

Revisi UU KPK, Hendropriyono: Tidak Ada Lembaga Superbody

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengungkapkan, revisi UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK perlu dilakukan.

“Revisi UU KPK ini untuk memastikan tidak ada lembaga negara yang bersifat superbody,” kata Hendropriyono, di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Hal ini, lanjut Hendropriyono, merupakan salah poin yang disepakati oleh para guru besar dalam acara focus discussion group tentang RUU KPK yang dilaksanakan oleh Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) di The Dharmawangsa Hotel, Brawijaya Raya, Jakarta, Kamis.

Guru besar yang hadir antara lain, Guru Besar STHM Romli Atmasasmita, mantan Hakim MK Maria Farida Indrati, Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dan Guru Besar UI Hikmawanto Juwana.

“Soal revisi UU KPK itu dibahas oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dan oleh para guru besar. Persoalan yang mengerucut, kita tidak menginginkan adanya superbody pada badan apapun juga di negara ini,” ujar Hendropriyono di sela-sela acara tersebut.

Yang dimaksud Hendropriyono lembaga superbody adalah lembaga negara yang tidak diawasi. Menurut dia, semua lembaga negara harus diawasi dan dikontrol sehingga tidak sewenang-sewenang dalam bertindak dan membuat keputusan.

“Artinya superbody yang tidak diawasi siapapun itu, ngggak boleh itu. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diawasi, yang lain harus diawasin,” tandas dia.

Selain itu, kata Hendropriyono, tidak boleh ada lembaga negara yang menjadi “negara” di dalam negara. Menurut dia, lembaga negara yang ada harus masuk dalam tiga cabang kekuasaan yang independen satu sama lain, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Jadi jadi memang kita ingin bahwa lembaga yang independen itu hanya eksekutif, legislatif, yudikatif itu sendiri-sendiri. Selain daripada itu, harus masuk di dalam salah satu lembaga tersebut. Tidak ada yang bilang lembaga negara ini terlepas dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” jelas dia.

Bahkan, kata Hendropriyono, tidak ada lembaga yang independen. Pasalnya, jika lembaga negara independen, maka lembaga tersebut agar bertindak sebebas-bebasnya dan bisa menjadi liar.

“Independen itu artinya jadi liar, tapi kalau ada ketemu persoalan larinya ke presiden. Kan itu jadinya nggak bener lagi, jangan bencong lagi gitu kalo di dalam berpendirian,” tegas Hendropriyono. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close