Hukum

Resmi Ajukan Banding, Ahmad Dhani Minta Vonis Dibatalkan

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Terpidana kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’ Ahmad Dhani Prasetyo resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Di dalamnya Dhani meminta agar vonis satu tahun yang dijatuhkan padanya oleh majelis hakim PN Surabaya itu dibatalkan

Salah satu kuasa hukum Dhani, Sahid mengatakan, pihaknya resmi memasukkan memori banding Politisi Partai Gerindra tersebut ke Pengadilan Tinggi Jatim sejak Senin (15/7) kemarin.

“Sudah kita masukkan sejak Senin kemarin dengan tanda terima akta memori banding nomor 275/akta Pid.Sus/PN Sby,” kata Sahid saat dikonfirmasi, Rabu (17/7) seperti dilansir CNN Indonesia.

Ia menyebut, di dalam berkas memori banding setebal 17 halaman itu, tertuang sejumlah alasan mengapa kliennya yang juga pentolan Dewa 19 tersebut meminta agar hakim membebaskan dirinya saat banding.

Salah satunya, kata Sahid, pihaknya menganggap hakim telah keliru dan tak berdasar pada ketentuan hukum acara pembuktian yang berlaku sebagaimana dalam aturan pasal 183 KUHAP.

“Judex facti (hakim) hanya menyimpulkan sendiri tanpa pertimbangan hukum atas alat bukti yang ada. Sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan,” ujar Sahid.

Selain itu, hakim juga dianggap telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pihaknya menilai hakim abai pada keterkaitan antara keberlakuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

“Pasal 27 ayat 3 UU ITE itu tidak bisa berdiri sendiri. Namun pasal tersebut terikat dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009,” ucap Sahid.

“Putusan itu menyatakan: keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut,” sambungnya.

Hakim juga dianggap telah melakukan ‘amputasi’ pendapat ahli, baik dari ahli pidana maupun ahli ITE. Hal itu dilihat dari, pertimbangan hakim yang dinilainya tak secara utuh memuat keterangan dan bukti persidangan.

“Misalnya begini, judex facti (hakim) mengutip pendapat dari Ahli Hukum Pidana Yusuf Jacobus Setyabudhi. Namun, pendapat ahli tersebut tidak diambil secara utuh, diamputasi, dipotong-potong, dan membuat kesimpulan sendiri,” katanya.

Pihaknya berharap hakim Pengadilan Tinggi nantinya bisa menerima permohonan banding kliennya tersebut. Selain itu, ia juga berharap hakim akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby tertanggal 11 Juni 2019.

“Tim kuasa hukum tentu berharap hakim Pengadilan Tinggi, ditingkat banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” kata dia.

Sebelumnya, Ahmad Dhani Prasetyo , divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’.

Dhani dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara sah dan terbukti oleh hukum.

Namun dalam kasus ini Dhani belum ditahan. Ia kini mendekam ditahan atas vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus ujaran kebencian. Kasus ini sendiri, hingga kini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close