Opini

Rendahnya Solidaritas Partai Politik

Ada beberapa keganjilan terkait dengan sikap dan perilaku partai politik dalam menanggapai kontroversi RUU HIP.  Yaitu sikap “balik badan” beberapa fraksi terhadap RUU yang telah disahkan dalam sidang Paripurna, sebagai RUU usulan DPR.

Berdasarkan penelusuran dokumen rapat DPR, rencana pembahasan RUU HIP dimulai dengan rapat dengar pendapat umum pada 11 Februari 2020. Sejak saat itu, dilakukan pembahasan mengenai RUU HIP dengan mendatangkan beberapa ahli, diantaranya Prof. Dr. Jimly Ash-Shiddiqy, Prof. Aji Samekto. Dari sini dibuat rumusan RUU HIP oleh Panja.

Hasil rumusan Panja RUU HIP ini diterima dan diusulkan agar diproses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Usulan ini berdasarkan pendapat fraksi-fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP) Adapun untuk FPKS menyatakan dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan poin-poin yang tercantum dalam pendapat fraksi.

Setelah melalui pembahasan mendalam di Baleg dengan memperhatikan berbagai masukan dan usulan fraksi-fraksi, akhirnya dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei, DPR menyetujui RUU HIP menjadi usul inisiatif dan masuk Program Legislasi Nasional. Dengan keputusan ini, secara yuridis RUU ini tidak lagi menjadi milik fraksi atau cerminan dari salah satu fraksi, tetapi sudah menjadi produk lembaga DPR sebagai representasi suara seluruh Fraksi.

Karena RUU HIP merupakan produk DPR, sebagai manifestasi dari hak inisiatif DPR,  maka seluruh fraksi dan anggota DPR seharusnya bertanggung jawab untuk memperjuangkan RUU tersebut. Kalau ada penolakan dari masyarakat, mestinya seluruh fraksi dan anggota DPR harus bersatu padu menjelaskan dan mempertahankan RUU tersebut dengan berbagai argumen dan pendekatan untuk meyakinkan masyarakat.

Tapi sangat disesalkan, hal ini tidak terjadi. Alih-alih mempertahankan melalui dialog dengan argumentasi yang valid dan kuat, beberapa fraksi justru “balik badan” ikut menolak RUU yang telah mereka buat dan usulkan. Seperti terlihat pada pernyatan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay yang mengatakan fraksinya akan menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan ini disampaikan Saleh di  Jakarta, pada Jumat (19/6). Anehnya, meski menyatakan akan menarik diri, namun Saleh menegaskan fraksinya tidak melempar tanggung jawab kepada fraksi lain.

Sikap yang sama juga disampaikan oleh fraksi PKS. Penolakan ini terlihat pada pernyataan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini: “Fraksi PKS akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP ini. Terlebih lagi usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam dan publik secara luas. Karena esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan,”.

Setelah itu, fraksi partai Nasdem juga ikut-ikutan menyatakan penolakan jika RUU itu tak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Padahal dalam risalah rapat Baleg, Nasdem yang diwakili Taufik Basari menyatakan dukungan agar RUU HIP dapat dibahas di tahap berikutnya. Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB. Sementara Fraksi Partai Golkar tetap mendukung RUU HIP jika ada sejumlah perbaikan.

Secara yuridis, tak ada yang salah dengan sikap fraksi ini. Tetapi secara moral tindakan ini sulit dipertanggung jawabkan. Karena perilaku tersebut mencerminkan inkonsistensi partai politik, bahkan cenderung politicking. Demi menarik perahatian dan simpati publik, partai-partai politik seperti cuci tangan terhadap RUU yang telah mereka usulkan. Seolah-olah mereka tidak ikut membuat dan menyetujui RUU tersebut, kemudian tampil di depan publik sebagai pahlawan dengan ikut-ikutan mencerca RUU yang sudah mereka buat dan sepakati. Tak hanya balik badan mereka seolah menuding bahwa RUU HIP hanya milik PDIP, produk PDIP bukan usulan lembaga DPR, padahal mereka jelas-jelas ikut membahas, memberi catatan dan mengesahkan dalam sidang parpurna.

Apa yang dilakukan partai-partai ini merupakan contoh tindakan politk yang tidak baik. Para elit partai tidak memberikan pendidikan politik yang sehat. Dengan mudah mereka mengingkari keputusan yang telah mereka sepakti. Mereka tidak disiplin dan taat asas, karena cuci tangan atas apa yang telaah perbuat. Dan yang lebih parah, demi kepentingan politik dan untuk menyelamatkan wajah partainya di depan publik mereka rela mengorbankan partai politik lain.

Melalui kasus RUU HIP ini masyarakat diperlihatkan bagaimana rapuhnya hubungan antar partai politik. Mereka saling menelikung dan menjegal demi keuntungan politik. Betapa mudahnya kesepakatan dan keputusan dibatalkan dan dilanggar demi kepentingan politik partai masing-masing. Hampir tak ada solidaritas dintara mereka, bahkan untuk sekedar mempertahankan keputusan yang sudah disepakati bersama.

Rendahnya solidaritas antar partai ini juga terlihat saat merespon terjadinya pembakaran bendera partai PDI-P. Jangankan memberikan pembelaan terhadap sesama partai yang simbolnya dinista oleh demonstran, bahkan sekedar ucapan simpati dan belarasa tidak muncul dari partai-partai lain, Seolah urusan pembakaran bendera PDIP adalah urusan PDIP sendiri, bukan urusan partai-partai lain.

Padahal kalau dicermati, pembakaran bendera yang merupakan atribut dan simbol kehormtan partai merupakan persoalan yang serius bagi setiap partai, karena menjadi simbol martabat partai. Pembakaran bendera atau perusakan atribut partai sebenarnya bisa dimaknai pelecehan terhadap partai tersebut. Apapun partai itu. Karena Partai merupakan bagian dari perangkat demokrasi dan sistem politik kenegaraan maka perusakan dan pembakaran terhadap simbol partai sebenarnya juga merupakan pelecehan terhadap demokrasi dan sistem politik yang ada. Bisa dikatakan, pembakaran bendera PDIP pada hakekatnya bukan hanya persoalan PDIP tetapi juga persoalan bangsa karena menjadi ancaman terhadap demokrasi dan sistem politik bangsa Indonesia.

Jika saat ini para demonstran bisa membakar bendera PDIP karena dianggap menjadi biang kerok RUU HIP, yang sebenarnya sudah disepakati oleh seluruh fraksi sebagai RUU usulan DPR, bukan tidak mungkin, lain kali akan terjadi pembakaran terhadap bendera partai lain karena dianggap dekat dengan organisasi terlarang misalnya, akan terjadi pembakaran terhadap bendera PKS karena dianggap dekat dengan HTI sebagai organisasi illegal dan dianggap merong-rong Pancasila.

Soal status hukum para pelaku pembakaran bendera memang menjadi ranah penegak hukum, dan tak ada wewenang bagi partai politik untuk intervensi. Tapi solidaritas terhadap partai lain yang sedang menghadapi persoalan karena merasa dilecehkan dan dinista martabatnya merupakan tanggung jawab moral partai politik lain. Diamnya partai-partai terhadap pembakaran bendera PDIP yang menjadi simbol perjuangan dan martabat partai, tidak saja mencerminkan rendahnya solidaritas partai, tetapai juga menjadi contoh buruk dalam pendidikan politk masyarakat. Membiarkan martabat partai lain dinista adalah cermin rendahnya kepekaan yang bisa menjadi contoh buruk dalam berpolitik, apalagi jika ada yang menangguk keuntungan dari peristiwa tersebut.

Padahal dalam UU No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Ps. 31 ayat 1 disebutkan bahwa tugas partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai denganruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Kemudaian pada ayat 2 disebutkan: Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila”. Bagaimana fungsi pendidikan politik berkeadilan dan sesuai dengan Pancasila bisa diwujudkan  jika sikap mereka tidak konsisten, mudah mengingkari kesepakatan dan tidak memiliki solidaritas dan emphati terhadap partai lain yang menjadi koleganya dalam berpolitik……?****

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close