Rencana Holding BUMN Pariwisata, DPR: Jangan Buru-buru

Rencana Holding BUMN Pariwisata, DPR: Jangan Buru-buru

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Komisi VI DPR RI terus melakukan proses pengawasan terhadap rencana pemerintah melakukan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (holding BUMN) bidang pariwisata. 

Terpuruknya bisnis pariwisata dan pendukungnya membuat pemerintah mempercepat proses transformasi agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis.

"Persoalan holding, kita melihat itu terkait. Harus dalam narasi besar bahwa BUMN ini tidak hanya sebagai korporasi, cara pandangnya adalah lebih meningkatkan profit korporasi," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, Rabu (11/11/2020).

Langkah holding yang diambil pemerintah, lanjutnya, harus diimplementasikan dengan azas kehati-hatian dengan menggunakan latar belakang untuk meningkatkan product domestic bruto (PDB), terlebih dalam masa pandemi saat ini.

"Holding-isasi harus dikaitkan bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap pertumbuhan product domestic bruto kita. Bagaimana BUMN menjadi akselerator terhadap peningkatan investasi," jelasnya.

Karenanya, ia mendorong agar holding BUMN Pariwisata ini tidak dilakukan terburu-buru, sebab masih perlu dikaji lebih dalam.

Ketika ditanya lebih dalam, ia menambahkan bahwa kajian tersebut meliputi hubungan antara roadmap perusahaan dengan aset besar yang mampu memberikan leverage, serta pasar yang harus dibidik dengan jelas.

"Jangan sampai holding-isasi ini hanya sekedar ingrouping yang tidak punya strategi terhadap pasar pariwisata kita. Sehingga aset-aset ini tidak berubah menjadi resources yang produktif, tapi justru kadang holding-isasi menjadi sesuatu yang tidak memberikan keleluasaan di dalam BUMN-BUMN berkembang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana holding BUMN pariwisata telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. 

Nantinya, holding BUMN Pariwisata akan menggabungkan sektor pariwisata, penerbangan serta sektor pendukung lainnya, seperti kawasan wisata.

Adapun perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan satu klaster adalah, PT Hotel Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II (Persero), Sarinah, Borobudur, dan lainnya.  (Jo)