Politik

Rekonsiliasi, Mahfud: Jangan Campur Aduk Hukum dan Politik

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, rekonsiliasi jangan dicampuradukkan dengan masalah hukum seseorang.

“Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampur aduk dengan politik,” kata Mahfud MD yang juga Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Ia menambahkan, rekonsiliasi itu konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional. Sedangkan penegakan hukum adalah penegakan hukum.

Ia menanggapi soal kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga. Menurut Mahfud, Rizieq boleh-boleh saja kembali ke Tanah Air.

Namun, Mahfud mengingatkan, Rizieq tidak boleh lari dari urusan hukum yang menjeratnya.

“Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, harus dipulangkan, tetapi kalau ada masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan bahwa pihaknya mengajukan pemulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Adapun Rizieq pernah menjadi tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang ditangani Polda Metro Jaya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close