Redam Ricuh Demo, Anggota Dewan di Sidoarjo Orasi Tolak Omnibus Law

SIDOARJO, SENAYANPOST.com - Guna meredam aksi ricuh demonstrasi, aliansi mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo di Gedung DPRD Sidoarjo akhirnya ditemui oleh anggota DPRD Hj Mimik Idayana.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra itu langsung naik ke mobil komando saat menemui massa aksi dan menyatakan siap menampung aspirasi mahasiswa yang menolak Omnibus Law.

“Kami dengan tegas menolak Omnibus Law,” ucapnya saat membacakan lembaran pernyataan yang disodorkan Wakil Ketua Komisi D Zahlul Yussar dari atas mobil komando massa aksi di Depan Kantor DPRD Sidoarjo, Kamis (8/10/2020).

Usai membacakan surat pernyataan itu, para mahasiswa langsung berteriak senang dan berangsur bubar. Sesaat sebelum ditemui anggota DPRD Sidoarjo, ratusan massa aksi terjadi baku hantam dengan aparat kepolisian.

Sebelum terjadi bentrok, Massa aksi mulai saling dorong mendorong dengan aparat kepolisian. Pintu gerbang dewan pun roboh akibat saling dorong.

Lempar batu dan botol air mineralpun terjadi. Mahasiswa yang berada di garis terdepan terpaksa harus menerima pukulan dari aparat keamanan.

Barisan mahasiswa dipukul mundur oleh aparat keamanan karena dianggap menggangu kondusifitas aksi yang sedang berlangsung.

Beberapa mahasiswa terpaksa berlarian kebelakang untuk menghindari aparat keamanan.

Orator dari mobil komando segera meminta massa aksi untuk kembali menjaga kondusifitas aksi demonstrasi. Massa aksi kembali kondusif setelah ada beberapa perwakilannya yang melakukan dialog dengan aparat agar kembali menjaga kondusifitas aksi.

Sebelum massa aksi bubar, korlap aksi mengumumkan bahwa satu rekannya harus dilarikan ke IGD RSUD Sidoarjo.

Dalam demo tersebut, mahasiswa menuntut dan menolak UU Omnibus Law dan meminta DPRD Sidoarjo membawa aspirasi ini DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Ny Kasipah menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo siap membawa tuntutan mahasiswa ke DPR RI. "Kami di daerah tidak memiliki kapasitas untuk menentukan sikap, semua kita serahkan ke DPR RI selaku pengambil keputusan mengesahkan UU," katanya. (ws)