Politik

Ratusan Petugas KPPS Meninggal, DPR Usul Pemilu E-Voting

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Sejak hari pencoblosan, Rabu (17/4) hingga Jumat (26/4) jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia berjumlah 225 orang, dan yang sakit sebanyak 1.470 orang, tentu ini membuat pilu, prihatin dan mengharuskan ada evaluasi pemilu serentak oleh pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu.

Apalagi, meninggalnya petugas tersebut mayoritas akibat kelelahan. Sehingga total petugas yang meninggal dan sakit termasuk kepolisian mencapai 1.695 orang. Jumlah itu kemungkinan masih akan bertambah, karena masih banyak yang dirawat di rumah sakit.

Mencermati banyaknya korban tersebut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan sangat prihatin, dan seharusnya pesta demokrasi lima tahunan itu tidak membawa pilu bagi petugas maupun masyarakat.

“Jatuhnya korban itu harus diakhiri dengan evaluasi pemilu serentak,” kata politisi Golkar itu, Jumat (26/4/2019).

Menurut Bamsoet, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak, sistem perhitungan suara dan sistem rekapitulasi suara manual yang melelahkan, waktu kampanye yang panjang, dan penggunaan paku untuk mencoblos yang sangat primitif di jaman teknologi canggih era digital 4.0 harus segera dievaluasi dan dirubah.

“Saya mendorong Pemerintah, KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada,” ujarnya.

Bukan hanya sekadar e-counting atau e-rekap sebagaimana yang diusulkan KPU, tapi perubahan secara menyeluruh, yaitu dengan menerapkan sistem e-voting yang bisa dimulai uji cobanya pada pilkada serentak yang akan datang, karena dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah.

Bamsoet prihatin dengan korban terus bertambahnya korban yang meninggal. Tidak saja dari KPPS tapi juga dari Panwas dan aparat keamanan. Karenanya ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan;

Pertama, DPR melalui Komisi II DPR mengajak pemerintah dan KPU untuk secara bersama-sama pasca reses nanti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, serta mengkaji Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terutama perlunya segera menerapkan sistem pemilu yang murah, efisien dan tidak rumit serta tidak memakan banyak korban. Baik terhadap penyelenggara pemilu, pengawas maupun pihak keamanan.

Bukan hanya sekedar e-counting atau e-rekap. Tapi e-voting yang dapat menghemat tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah. Karena melalui sistem e-voting, tidak diperlukan lagi jumlah panitia penyelenggara, pengawas, saksi maupun keamanan yang banyak.

Termasuk tidak dibutuhkan lagi pengadaan bilik suara, kotak suara, surat suara dan tinta. Sehingga melalui e-voting penyelenggaraan pemilu diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dan rekapitulasi suara sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban.

Untuk itu seusai penetapan hasil pemilu pada 22 Mei mendatang, Bamsoet berjanji akan mendorong KPU untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana, dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu jika menggunakan sistem e-voting, agar dapat menjamin azas jujur, adil dan rahasia tetap terjamin.

Selain itu, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, tetap selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, akuntabel, dan independen.

Kedua, DPR akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memahami dampak dari keputusan Pilpres dan Pileg serentak yang telah memakan banyak korban anak-anak bangsa serta mendorong fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai perpanjangan tangan partai politik yang ada, untuk mengembalikan lagi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg seperti pemilu yang lalu.

“Yakni sistem pemilu terpisah antara Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPD dan DPRD) dengan masa kampanye maksimal 3 bulan agar energi bangsa ini tidak hanya habis terkuras di pusaran kompetisi pemilu,” pungkas Bamsoet.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close