Lintas Daerah

Ratusan Anggota BPD Sidoarjo Demo Tuntut Tunjangan

SIDOARJO, SENAYANPOST.com – Ratusan anggota BPD di Kabupaten Sidoarjo, melakukan aksi unjuk rasa ke bupati, Senin (24/9/2018). Kedatangan puluhan anggota BPD itu untuk mendesak bupati supaya segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 530 tentang Tunjangan BPD.

“Rumusan SK 530 adalah yang terbaik dalam hal apreasiasi terhadap BPD. Tapi kenapa hanya berjalan dua bulan di akhir 2017,” kata Sigit Setyawan, Ketua Umum Forum BPD Sidoarjo.

“Yang membuat kami kaget, kok mendadak ada pemberitahuan dari masing-masing kecamatan bahwa sejak 2018 ada SK lain yang diberlakukan. Yakni SK 686 dan dipertegas lagi terbitnya surat edaran bupati nomor 7595,” sambung dia.

Perbedaan antara SK 530 dan lainnya itu sangat mencolok. Bagaimana tidak, dalam SK 530 tunjangan untuk Ketua BPD mencapai Rp 900.000, Wakil Ketua BPD Rp 800.000 dan Sekretaris Rp 750.000, ketua bidang Rp 700.000, dan anggota Rp 600.000.

Sementara di SK 686 yang dipertegas SE 7595, tunjangan untuk Ketua BPD hanya Rp 500.000, wakil ketua Rp 400.000, sekretaris Rp 350.000, ketua bidang Rp 300.000, dan anggota Rp 250.000 dan atau disesuaikan kemampuan desa.

“Kami sangat prihatin, bukan soal nominal tunjangannya. Tapi kami kecewa dengan bupati yang tidak konsisten dengan keputusannya,” sambung sejumlah BPD lain yang bergantian orasi di halaman Pendopo Sidoarjo.

Termasuk tentang kalimat “sesuai dengan kemampuan desa” disebut mereka bahwa itu sulit terealisasi. Karena kemampuan desa berbeda-beda. Bahkan jika dipaksanakan, hanya ada beberapa desa saja yang keuangannya mampu untuk membayar tunjangan tersebut.

Sebelum mendatangi kantor bupati, para pendemo juga terlebih dulu menggelar aksi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan DPRD Sidoarjo. Baru setelah itu, mereka melanjutkan aksi ke kantor bupati.

Aksi ratusan BPD diterima Wakil Bupati, Nur Ahmad Syaifudin di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan itu tidak menemukan keputusan, karena wakil bupati tidak memiliki kebijakan dan akan dirudingkan dengan bupati Saiful Ilah.

“Kami tetap melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Bupati, sebab dana APBD yang diberikan kepada desa sudah 70 persen untuk pembangunan dan sedangkan 30 persen untuk membayar gaji perangkat desa,” kata Wabup Nur Ahmad Syaifudin.

Sementara itu, dana APBD yang diberikan kepada desa tidak hanya keperluan gaji BPD, akan tetapi untuk semua. Termasuk membangun infrastruktur. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close