Kriminal

Ratusan Amplop Uang untuk Serangan Fajar Diamankan Bawaslu Demak

DEMAK, SENAYANPOST.com – Ratusan amplop berisi uang tersimpan di dalam kardus yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar saat Pemilu, diamankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di Balai Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, Selasa (16/4/2019).

Selain amplop, juga ditemukan poster kampanye salah satu Caleg DPR RI berinisial LM dan Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisial ZM. Keduanya caleg dari partai peserta Pemilu 2019.

“Ya, kami temukan poster dan amplop berisi uang berada dalam satu kardus,” kata Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh, Selasa.

Hasil temuan Bawaslu Demak tersebut terdiri dari dua bundel amplop kecil yang totalnya sebanyak 146 amplop. Masing masing amplop berisi uang pecahan Rp 30.000. Selain itu juga ditemukan enam amplop besar berisi uang Rp 150.000. “Totalnya ada Rp 4 juta lebih,” ungkapnya.

Khoirul menambahkan, temuan amplop uang tersebut bermula saat ia bersama komisioner lainnya melakukan pengawasan distribusi logistik ke sejumlah desa.

Saat masuk ke Balai Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, rombongan Bawaslu Demak ditemui salah seorang yang diduga merupakan perangkat desa setempat.

“Saat kami masuk, dari luar terdengar suara orang bilang ‘awas ada Bawaslu’,” katanya. Ucapan itu membuat rombongan Bawaslu Demak menaruh curiga.

Kecurigaan itu ternyata benar, karena di ruangan tersebut ada print kertas berisi bahan kampanye. Saat ditanyakan kepada petugas desa tersebut, yang bersangkutan mengatakan tidak tahu.

Kecurigaan semakin kuat manakala orang yang diduga perangkat desa tersebut bergegas menurunkan kardus yang semula berada di atas meja, dipindah ke bawah meja.

Setelah dicek, ternyata kardus tersebut berisi poster caleg DPRD Jateng dan DPR RI disertai amplop berisi uang.

“Amplop dan kertas bahan kampanye kami bawa ke kantor (Bawaslu Demak) sebagai barang bukti,” ujarnya.

Terkait temuan tersebut, Bawaslu Demak masih melakukan pengkajian dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menentukan langkah lebih lanjut.

“Masih kami pelajari, apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaku dapat dijerat pasal 523 dengan ancaman pidana 4 tahun serta denda maksimal Rp 48 juta,” ujarnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close