Politik

Rapat Konsultasi, Sepakat Napi Koruptor Bisa Nyaleg 2019

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Meski sebelumnya DPR, Kemenkum dan HAM dan Kemendagri mendukung larangan caleg koruptor, namun setelah rapat konsultasi dengan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/7/2018), sambil nunggu keputusan MA, napi koruptor bisa nyaleg di pemilu 2019.

Selain koruptor, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak pun memiliki hak politik yang sama untuk daftar caleg pemilu 2019.

Dalam rapat konsultasi yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tersebut hadir Mengari Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Pimpinan Komisi II dan Komisi III DPR RI.

Menurut Bamsoet, secara umum seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah yang telah mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun kata Bamsoet, hak-hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai kontitusi UUD 1945, maka sepakat untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg di semua tingkatan dan melalui partai politiknya masing-masing.

Sejauh itu menurut Bamsoet, kesepakatan itu sambil menunggu proses verifikasi pendaftaran caleg oleh KPU, dimana pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU tersebut dipersilakan menggugat uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

Sehingga nantinya, keputusan MA itulah kata Bamsoet, yang akan menjadi pegangan KPU dalam memutuskan sikap terkait pendaftaran calon. “Jika gugatan diterima MA, maka KPU wajib meloloskan caleg tersebut. Sebaliknya, kalau gugatan ditolak MA, maka KPU berhak mencoret caleg koruptor itu ke parpol masing masing,” ungkapnya.

Dengan demikian keputusan MA nantinya akan menjadi pegangan hukum KPU. “Jadi, kita tunggu masyarakat menggugat ke MA, apapun keputusannya itulah yang akan menjadi pegangan KPU untuk memproses caleg,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close