Konsultasi Hukum

Putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang Hilang Masa Berlakunya

DI daerah tempat tinggal saya sedang ramai dibicarakan terkait adanya putusan gugatan PNS/ASN terhadap pemerintah setempat dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat (PNS/ASN) serta telah mempunyai kekuatan hukum.

Namun dalam suatu alinea putusan tersebut disebutkan bahwa apabila dalam waktu 60 hari putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Saya sebagai mahasiswa hukum dan yang mengikuti perkembangan perkara tersebut bertanya, kenapa jika putusan tersebut melewati 60 hari sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi? Jika memang seperti itu saya berpikir untuk apa kita berperkara?

Mohon dapat penjelasan atas dasar pertimbangan tersebut dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PNS/ASN untuk mendapatkan kembali kekuatan hukum tersebut.

Gabriel, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaan anda.

Sebelum menjawab pertanyaan anda, mari kita lihat dahulu PTUN sebagai lembaga peradian yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN.

Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam hal ini keputusan TUN yang bersifat konkret artinya adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN tersebut harus berwujud atau dapat ditentukan, contohnya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B atau pemberhentian si A sebagai pengawai negeri.

Jika bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak dapat ditujukan untuk umum, tetapi hanya tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan. Jika yang ditujukan tersebut dari dari satu (1) orang, setiap nama orang yang tertulis dalam keputusan tersebut harus disebutkan.

Sedangkan jika bersifat final artinya sudah definitive dan oleh karena itu dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atau lembaga lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang ditujukan putusan tersebut seperti jika ada keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri harus memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Contoh lainnya dari Surat Keputusan TUN yakni surat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN berwenang, surat keputusan pengangkatan PNS dan lainnya. Yang pada intinya keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam konteks perkara pada Pengadilan TUN, yang menjadi objek perkara adalah suatu Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN. Sehingga dalam perkara TUN, badan atau pejabat TUN akan selalu menjadi pihak Tergugat, dan orang atau badan hukum perdata akan selalu menjadi Penggugat.

Pelaksanaan Putusan TUN

Apabila gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yakni :

Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau

Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau

Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 UU PTUN.

Kemudian terkait pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pasal 116 Undang-Undang 51 tahun 2009 menyatakan:

Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan

Dengan penjelasan tersebut untuk menjawab pertanyaan anda, maka bisa kami terangkan bahwa yang dinyatakan tidak berlaku lagi dalam jangka waktu 60 hari apabila tidak dilaksanakan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berwenang, bukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang 51 Tahun 2009 di atas.

Dengan begitu berdasarkan Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tersebut, putusan pengadilan TUN tetap memiliki kekuatan Eksekusi, bahkan tanpa harus dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat.

Apabilan sudah lewat 60 hari Tergugat tidak mencabut surat keputusan yang dikeluarkannya sebagaimana perintah putusan pengadilan, maka Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN tersebut otomatis tidak berlaku lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan :

Yang menjadi tidak berlaku setelah 60 hari adalah Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bukan putusan Pengadilannya;

Tidak perlu mengajukan gugatan TUN lagi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Joseph M.E Pauner
Advokat/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close