Konsultasi Hukum

Putusan Pidana Sebagai Dasar Gugatan Perdata

Pertanyaan:

Seseorang selaku pengurus lembaga sosial melakukan pinjaman kepada orang lain, untuk mendapatkan pinjaman membuat suatu cerita yang tidak sebenarnya bahkan untuk menguatkan yang punya uang dengan mengatakan bahwa lembaganya akan mendapat bantuan dari pihak lain dan mengatakan andai mendapat pinjaman uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan social dan andaikan sudah ada dana bantuan yang ditunggu sudah diterima, uang pinjaman tersebut akan dikembalikan, ternyata setelah uang bantuan terima tetapi tidak pernah mengembalikan uang sama sekali. Akhirnya berujung ke pengadilan dan telah dijatuhkan hukum pidana oleh Pengadilan.

Pertanyaanya, apakah setelah peminjam telah dijatuhi pidana akan gugur kewajiban pengembailan uang kepada pemilik uang, atau masih bisakah pemilik uang mendapatkan kembali uang nya dan bagaimana caranya ?

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan, kami sampaikan terlebih dahulu perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana mengatur untuk kepentingan umum, apabila ada seseorang melakukan tindak pidana kemudian di proses dan dijatuhi pidana tujuannya adalah untuk melindungi korban dan warga negera lainnya (Umum) sedangkan hukum perdata mengatur hubungan privat (pribadi) dengan orang lain dengan tujuannya untuk melindungi hak-hak pribadi orang perorang yang dirugikan oleh pihak lain.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada peminjam uang/yang menguasai uang atas tindak pidana penipuan uang atau tindak pidana penggelapan bukan berarti menghapuskan kesalahan perdata. Hukum pidana untuk mengatur kepentingan umum sedangkan hukum perdata mengatur hokum privat / perseorangan atau mengatur hubungan orang dengan orang.

Walaupun seseorang telah di jatuhi pidana, orang lain yang merasa dirugikan keperdataannya yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam yang mengandung unsur penipuan dana atau penggelapan yang setelah jatuh tempo pengembalikan tetapi tidak/belum dikembalikan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.

Putusan pidana terhadap seseorang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijadikan salah satu alat bukti untuk menguatkan perbuatan tergugat telah melakukan kesalahan.walau tetap harus didukung oleh keterangan lainnya.

Perbedaan proses pidana dengan perdata, dimana tuntutan pidana korban penipuan atau penggelapan bertindak selaku pelapor dan siap memberi keterangan di persidangan. Sedangkan dalam perkara gugatan perdata yang berhadapan orang perorang dengan orang perorang yakni antara memberikan pinjaman uang dengan penerima pinjaman (warga negara melawan warga negara)

Demikian jawaban ini semoga dapat bermanfaat

M.Nasir /Advokat Jakarta

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close