Parlemen

Puan: Kementerian Harus Kompak Usir Kapal Tiongkok dari Natuna

JAKARTA,.SENAYANPOST.com – Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal Tiongkok untuk segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai

“Wilayah perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk membiarkan wilayahnya diklaim negara lain,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (6/1/2020).

Menurut Puan, pemerintah Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana Tiongkok adalah salah satu anggotanya.

Karena itu lanjut Ketua DPP PDIP itu, seluruh kementerian dan lembaga harus  satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat Tiongkok dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Dimanna untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa ijin,  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), TNI Angkatan Udara (AU), dan Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard (penjaga pantai).

“Jadi, pemerintah harus  menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna,” jelas Puan.

Selain itu, terkait praktik pencurian ikan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan sanksi yang terkait dengan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

“Terutama terhadap sanksi bagi pelaku IUUF di perairan Indonesia secara tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan  mencegah terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close