HukumPolitik

PSI Yakin Kasus Kampanyenya Bakal Distop

JAKARTA, SENAYANPOST.com ‐ Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Anton yakin penyidik Polri bakal menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum, yakni melakukan kampanye di luar jadwal.

“Saya yakin kasus ini tidak akan berlanjut ke pengadilan, mungkin dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” kata Juli usai menjalani pemeriksaan di kantor Bareskrim, Selasa (22/5).

Juli mengaku dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim.

Salah satu pertanyaan itu mengenai alasan mereka mencantumkan logo PSI dalam hasil survei yang dimuat di koran Jawa Pos, pada 23 April lalu.

Menjawab pertanyaan itu, Juli menerangkan, setiap hasil survei harus memuat logo pihak yang membuatnya. Dia menuturkan, pemuatan logo merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik terkait hasil survei yang dibuat.

Juli mengatakan, logo PSI yang dipajang hanya berukuran lima persen, dari total keseluruhan gambar hasil survei yang terpampang di koran Jawa Pos tersebut.

“Bagaimana mungkin sebuah pengumuman polling tidak ada tuannya. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap polling itu. Itulah fungsi logo PSI yang porsinya kurang dari lima persen dari total itu,” jelas Juli.

Dia membantah PSI telah mengiklankan diri dengan memuat hasil survei tersebut. Menurut Juli, pihaknya akan memilih menampilkan logo PSI secara menyeluruh atau wajah Ketua Umum Grace Natalie bila ingin beriklan di media massa.

“Kalau memang kami berniat berkampanye logo PSI semua, atau wajah ketua atau sesuatu yang memperlihatkan siapa kami,” katanya.

Selain Juli, empat kader PSI turut diperiksa oleh penyidik Dittipidum Bareskrim terkait dugaan pelanggaran pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal pada hari ini. Mereka adalah yakni Ketua Umum Grace Natalie, Wakil Sekjen Chandra Wiguna, Manajer Kampanye Andi Budiman, dan desainer grafis Endika Wijaya. Mereka diperiksa sejak pukul 09.30 hingga 16.00 WIB.

Bawaslu melaporkan Juli dan Chandra karena diduga melakukan kampanye di luar jadwal.

Bawaslu menilai survei yang dilakukan PSI dan diiklankan melalui sejumlah media cetak termasuk dalam kategori kampanye, lantaran menampilkan lambang dan nomor partai.

Mereka dianggap melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close