PSBB Jilid II, Tak Ada Syarat SIKM untuk Semua Moda Transportasi

PSBB Jilid II, Tak Ada Syarat SIKM untuk Semua Moda Transportasi
SIKM

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, memastikan penumpang seluruh moda angkutan antar-kota atau jarak jauh tak memerlukan surat izin keluar-masuk atau SIKM di masa pembatasan sosial berskala besaar (PSBB) DKI Jakarta jilid II. Perjalanan penumpang masih diatur dengan beleid lama yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.

“Berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI yang telah berlangsung selama beberapa hari, pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya, yaitu Surat Edaran Menhub yang telah diterbitkan pada 8 Juni 2020 lalu,” ujar Adita pada Ahad petang, 13 September 2020.

Kondisi ini berbeda dengan PSBB pertama yang diterapkan pada April hingga Juni lalu. Kala itu, penumpang yang keluar-masuk Jakarta harus menunjukkan dokumen SIKM.

Adapun untuk mencegah penularan Covid-19, Kementerian memberlakukan syarat sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020. Berdasarkan aturan tersebut, penumpang jarak jauh hanya perlu menunjukkan dokumen tes cepat atau rapid test dengan hasil non-reaktif dan tes usap atau swab dengan metode PCR yang menunjukkan hasil negatif.

Adita menerangkan, Kemenhub telah berkoordinasi dengan pelaku industri transportasi agar terus melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan pengawasan yang ketat mulai keberangkatan, saat perjalanan, sampai area kedatangan. Penumpang maupun petugas juga wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.

Khusus operator, Adita menyatakan mereka wajib memastikan pembatasan kapasitas maksimal penumpang, menyediakan tempat cuci tangan atau fasilitas sanitizer, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Pembatasan penumpang maksimal untuk moda transportasi jarak jauh saat ini adalah 70 persen dari total kursi yang tersedia.

PSBB DKI Jakarta jilid II berlaku mulai hari ini, 14 September 2020, hingga dua pekan ke depan. Rem darurat ini ditetapkan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan ada peningkatan penularan Covid-19 yang masif selama 12 hari sejak 1 hingga 12 September 2020. Dalam 12 hari, kasus positif corona di DKI bertambah sebanyak 3.840 kasus.