Nasional

Proyek Ibu Kota Baru, Menteri Basuki: Nasibnya di Tangan Presiden Jokowi

JAKARTA, SENAYANPOST.com –¬†Kelangsungan proyek Ibu Kota Negara (IKN) atau Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur tidak bisa dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengenai kemungkinan penundaan hingga pembatalannya.

Menurut dia, keputusan tersebut berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini lantaran Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota di depan DPR pada 2019 lalu.

“Saya kira kita tunggu keputusan Presiden, sampai sekarang belum ada rapat buat IKN itu. Beliau yang sampaikan di depan DPR. Kewenangan membatalkan atau menunda pembangunan IKN ada di tangan Presiden,” kata Menteri Basuki dalam siaran teleconference, Selasa (7/4/2020).

Menteri Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR pada tahun ini belum mengalokasikan anggaran untuk proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut. Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 di Kementerian PUPR, tidak ada kegiatan khusus untuk proyek ibu kota baru.

Ini karena Undang-Undang (UU) mengenai pembentukan IKN belum terbentuk. Dengan demikian pembangunan IKN secara fisik juga belum bisa dimulai.

“Kita masih tunggu UU IKN. Jadi kami belum bisa mengalokasikan anggaran. Kami tegaskan, pada DIPA 2020 juga tidak ada anggaran di Kementerian PUPR untuk pembangunan IKN,” tukas Menteri Basuki.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menegaskan bahwa anggaran negara akan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Di antaranya untuk kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Jodi menyusul pemberitaan mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru yang terus berjalan di tengah wabah virus corona jenis baru, yang kemudian menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.

Jodi menjelaskan yang saat ini dilakukan terkait pembangunan ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.

“Tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan,” katanya dikutip keterangan di¬†Jakarta.

Dia mengatakan, sesuai instruksi dan arahan Presiden Jokowi, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Jodi bahkan menyebut sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN sampai situasi kondusif.

“Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujarnya.

Kendati demikian, sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi kepada para menteri yang harus tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal di tengah pandemi ini, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun tetap menjaga komunikasi dengan para investor.

Komunikasi itu tidak hanya dari sisi pemerintahan, namun juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan Covid-19.

Hal itu seperti kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh para investor di sektor hilirisasi nikel di Indonesia yang memberikan bantuan puluhan ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia.

“Artinya pemerintah terus mensinergikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 dan ketika penanganannya berjalan dengan baik, recovery atau pemulihan ekonominya bisa dilakukan dengan lebih cepat, agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampaknya,” katanya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close