Konsultasi Hukum

Proses Pidana Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

DALAM satu bulan ini kita di ramaikan oleh mendia berita tentang penghinaan kepada Presiden dan pencurian koper di Bandara Soekarno Hatta yang semuanya dilakukan oleh anak-anak.
Kemudian dalam penegakan hukum pihak kepolisian menggunakan undang-undang Sistem peradilan pidana anak, lalu diributkan oleh sebagian orang yang seolah-olah polisi pilih-pilih dalam memproses para pelaku anak-anak.

Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ?

Kuswati, Jakarta

Jawaban

Sistem peradilan anak sejak tahun 2011 telah memisahkan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh yang masih dikategorikan anak-anak dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Terhadap Anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, Penuntutan hingga proses pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nol 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-undang membagi terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam bahasan ini khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana pertanyaan di atas.

Undang-undang SPPA memberi batasan dengan umur terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain anak-anak yang masih dibawah 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana sedangkan yang belum berumur 18 tahun tidak boleh di proses yang disamakan dengan orang-orang dewasa.

Selanjutnya, masalah penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mempengaruhi psikologi trauma si anak itu sendiri.

Terkait masalah penahahan terhadap anak, diatur dalam pasal 32 UU SPPA menyatakan Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana dan Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik harus selalu koordinasi dengan penuntut umum dan juga melibatkan orang tua si anak serta lembaga yang bergerak perlindungan anak karena asas system peradilan pidana anak diantaranya asas perlidungan dan penghidaran pembalasan.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya terakhir, karena undang-undang memberi ruang penyelesaian dengan proses DIVERSI yakni proses berupa pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana terhadap pelaku yang ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses ini sangat baik, karena dilakukan dengan jalan musyawaran dengan melibatkan anak, orang tua, korban (dan orang tua korban), pembimbing kemasyarakatan dan pekerja professional dan masyarakat dengan harapan keadilan Restoratif akan tercapai yakni menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan menghindari pembalasan. Dan andaikan proses diversi tidak tercapai, makan anak tetap akan di lanjutkan sampai proses persidangan dengan aturan yang sangat ketat dan semuanya sangat jelas diatur dalam UU SPPA

Demikian jawan ini, terima kasih atas pertanyaanya semoga jawaban ini bermanfaat.

Eka Intan Putri,S.H, M.H / Pengacara /Direktur LKBH INTAN.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close