Proses Pidana dan Perdata Bersamaan untuk Kasus Penipuan

05:00
248
Saya mengalami kasus penipuan dan sudah saya laporkan ke kepolisian dan sudah di BAP baik pelapor maupun saksi. Setelah berdikusi dengan keluarga dan keraba

Saya mengalami kasus penipuan dan sudah saya laporkan ke kepolisian dan sudah di BAP baik pelapor maupun saksi. Setelah berdikusi dengan keluarga dan kerabat terdekat, mereka menyarankan saya untuk mengajukan gugatan perdata secara bersamaan di pengadilan negeri dengan kasus yang sama.

Apakah proses seperti ini bisa dilakukan?

Reiner, Bangka Belitung 

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Terkait tuntutan mana yang lebih dulu antara tuntutan pidana dan tuntutan perdata dalam kasus penipuan atau bersama-sama, tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengatur kasus penipuan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dahulu lalu kemudian mengajukan gugatan perdata.

Hanya saja, akan lebih baik kasus penipuan dibuktikan terlebih dahulu. Alasannya, karena dalam kasus penipuan harus dibuktikan apakah ada unsur melawan hukum dan lain lain ataupun rangkaian kebohongan terlebih dahulu. Dan atas dasar putusan pengadilan pidana untuk mengugatkan gugatan perdata atas dasar Perbuatan melawan hukum (penipuan).

Untuk ketentuan tidak pidana penipuan atau perbuatan curang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:  “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan dalam hukum perdata tidak didefinisikan secara jelas dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ahli hukum Subekti  dalam buku hukum perjanjian (hal.24) menjelaskan, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

Pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan  nomor mesinnya, dan sebagainya.

Menjawab pertanyaan Anda, soal apakah Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan bersamaan dengan laporan tindak pidana penipuan yang masih diproses di kepolisian, telah kami uraikan di atas.

Comments

comments