Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Pilkada

Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Pilkada
Ilustrasi Sengketa Pilkada (foto Timesindonesia)

PERTANYAAN :

Bulan desember 2020 tahun ini, akan dilaksanakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk menjelang sampai pemilihan dan penetapan pemenang pemilihan, sering timbul perselisihan baik antara perserta pemilihan maupun dengan penyelenggara pemililhan (Komisi Pemilihan Umum).

Bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilihan bila terjadi di tingkat pemilihan Gubernur, Bupati dan atau Walikota dan mohon dijelas aturan hukum mana yang bisa dijadikan pedoman/dasar ?

 

Sukir /Depok.

 

Sebagaimana kita ketahui bersama telah masuk proses penyelenggaraan pemilihan serentak daerah tertentu untuk kepala daerah baik Gubernur,Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, terkait sengketa di tingkat pemilihan kepala daerah maka harus mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020  tentang Tatacara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu), secara berjenjang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, menyelesaikan masalah dan memutus atas  penyelenggaraan pemilihan  sesuai daerah yang di bawahi, Bawaslu Propinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Walikota.

Dalam Pilkada biasa sengketa pemilihan terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan. Sengketa dengan penyelenggara pemilihan (KPU) biasanya terjadi akibat dikeluarkan keputusan KPU Propinsi/Kabupaten/Kota yang peserta pemilihan dirugikan secara langsung sedangkan antar peserta pemilihan biasanya terkait masalah dukungan dan syarat-syarat peserta yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Apabila terjadi sengketa sesuai dengan pasal 2 Perbawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020   yang diberi wewenang untuk menyelesaikan dana tau memutus sengketa pemilihan adalah Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya apabila peserta pemilihan merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilihan (KPU) dan oleh antar peserta pemilihan, cukup berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2020  tentang Tatacara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat dan mari kita sukseskan pemilihan pilkada serentak.

 

Eka Intan Putri,S.H.M.H / Advokad  LKBH Intan Bandar Lampung.