Konsultasi Hukum

Proses dan Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase (BANI)

Selamat pagi pengasuh rubrik konsultasi hukum Senayanpost.com, di redaksi. Ada permasalahan hukum yang saya kurang faham dan ingin saya tanyakan ke redaksi. Berikut ini permasalahannya:

Dalam perjanjian perdagangan, salah satu aturan dimuat dalam perjanjian. Apabila terdapat sengketa, harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Proses sengketa di BANI sudah dilalui, tetapi dalam pertimbangan putusan tidak sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan.

Karena putusan Bani tidak memuaskan, maka saya akan mengajukan untuk pembatalan putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri. Untuk itu mohon pencerahan bagaimana proses dan prosedur pembatalannya? Terima kasih.

Herman, Jakarta

Jawaban :
Terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan ke redaksi. Untuk menjawab permasalahan hukum ini kami berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebelum pengajuan pembatalan, harus terlebih dahulu membaca dengan cermat dari pasal 70 yang memuat unsur-unsur yang menentukan.

Selengkapnya adalah “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa alasan pengajuan pembatalan putusan arbitrase, pihak pemohon harus menguraikan atau menyampaikan alasan-alasan apa yang merugikan serta dilengkapi bukti pendukung yang dapat dipergunakan oleh Pengadilan Negeri untuk dapat dijadikan dasar mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrese tersebut.

Bahwa setelah unsur-unsur dalam pasal 70 terpenuhi lalu tenggang waktu pendaftaran harus benar diperhatikan karena kalau melebihi dari yang ditentukan undang-undang maka permohonan pembatalan ditolak.

Permohonan pengajukan pembatalan harus dibuat secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari terhitung dari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan negeri.

Sebagaimana diatur dalam pasal 71 “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”

Jika semua telah dilengkapi dalam permohonan, selanjutnya kewenangan ada pada Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya menunggu panggilan sidang dan pemeriksaan pembatalan perkara arbitrase yang tetap mengacu pada hukum acara perdata.

Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa dapat berupa mengabulkan dan atau menolak permohonan pengajuan pembatalan yang diajukan dengan disertai alasan-alasannya

Apabila pengajuan pembatalan dikabulkan pengadilan negeri, maka pihak yang dikalahkan masih memiliki ruang untuk upaya hukum banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, pasal 72 ayat 4 dan 5.

Tetapi apabila putusan pengajuan pembatalan ditolak oleh Pengadilan negeri, sudah tidak ada upaya lagi bagi pihak yang kalah sebagaimana penjelasan ayat 4 pasal 72 mengatakan “Ayat (4) yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70”

Untuk lebih lengkap kami kutip Pasal 72 ayat 4 “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Ayat 5 “Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”.

Demikian jawaban ini semoga dapat bermanfaat

Supriyadi Adi
LKBH Intan Bandarlampung

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close