Daftar 6 BUMN dengan Utang Jumbo, Ada yang Hampir Rp500 Triliun

Daftar 6 BUMN dengan Utang Jumbo, Ada yang Hampir Rp500 Triliun
PLN

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Masalah utang jumbo yang dimiliki sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN kembali mengemuka. Menteri BUMN Erick Thohir dalam sebuah webinar, pada 28 September 2021 lalu, membeberkan tumpukan utang itu berasal dari peninggalan masa lalu.

"Orang banyak bertanya mengenai BUMN banyak utang, bagaimana? Saya jawab, utang-utang itu adalah utang lama," ujar Erick.

Berdasarkan data Bank Indonesia pada Juni 2021, utang luar negeri atau ULN BUMN memecahkan rekor tertinggi. Saat itu, ULN BUMN menembus US$ 60,28 miliar atau sekitar Rp 874 triliun.

Pernah disinggung di berbagai kesempatan oleh Kementerian BUMN, berikut ini beberapa BUMN yang tercatat memiliki utang jumbo.

1. PLN

Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN memiliki utang hingga Rp 451 triliun pada 2020. Nilai utang tersebut lebih rendah sekitar Rp 2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang lima tahun terakhir atau 2015-2020, tercatat utang PLN bertambah Rp 199 triliun. Namun meski sepintas besar utang perusahaan setrum negara itu terlihat besar, bila dibandingkan dengan besar investasi di periode waktu serupa yang mencapai Rp 448 triliun, sejumlah ekonom menilai tidak ada masalah.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, misalnya, mengatakan sebagian besar utang PLN dipakai untuk investasi. “Hanya sebagian kecil untuk menjaga cash flow,” ujar Faisal Basri lewat keterangan resmi, Juni 2021 lalu.

Investasi PLN di antaranya berupa penambahan aset berupa pembangkit total 10.000 megawatt, transmisi sepanjang 23.000 kilometer sirkuit, dan gardu induk total 84.000 MvA.

PLN juga telah menurunkan jumlah interest bearing debt (rasio utang kena bunga) menjadi senilai Rp 452,4 triliun bila dibandingkan dengan 2019. Pencapaian ini ditopang aksi korporasi PLN berupa pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sekitar Rp 30 triliun, segera setelah diperoleh kompensasi.

2. Waskita Karya 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. terlilit utang hingga Rp 90 triliun hingga akhir 2019. Utang terdiri atas Rp 70,9 triliun utang bank dan obligasi serta sekitar Rp 20 triliun utang vendor.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR 27 September lalu mengatakan penyebab lonjakan utang Waskita. Utang itu berasal dari mandat yang diterima perseroan untuk menuntaskan sejumlah penugasan pemerintah.

Waskita Karya, kata Kartika alias Tiko, dalam beberapa tahun terakhir membantu pembangunan tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera. Tercatat sekitar 16 ruas tol yang digarap perusahaan berkode saham WSKT tersebut.

"Sebelum penugasan, utang sekitar Rp 20 triliun. Setelah penugasan, memang naik empat kali lipat,” ujar Tiko. Kondisi keuangan Waskita Karya yang tertekan ini mendorong pembuat kebijakan mengupayakan skema penyelamatan. Skema penyelamatan mulai dari restrukturisasi besar-besaran hingga penerbitan saham baru.

Selain melakukan investasi di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi hak jalan tol, Waskita Karya juga telah banyak melakukan akuisisi BUJT milik swasta yang pada 2016-2017 tidak ada perkembangan.

Akibatnya, Waskita Karya kini selain terbelit utang setelah menunaikan penugasan, ditambah lagi perseroan saat melakukan investasi tersebut belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah.

3. Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikabarkan memiliki utang hingga Rp 70 triliun pada 2021. Utang terus bertambah sekitar Rp 1 triliun setiap bulan untuk biaya sewa hingga perawatan pesawat.

Adapun pada 2020, utang perusahaan meningkat hingga 229 persen. Peningkatan terjadi akibat penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 73.

"Dapat kami sampaikan bahwa perubahan tersebut utamanya disebabkan oleh dampak penerapan PSAK 73 sewa yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020," tutur Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetio dalam laporan keterbukaan emiten di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan laporannya, total utang Garuda pada 2020 naik menjadi US$ 12,73 miliar dari posisi per 31 Desember sebesar US$ 3,8 miliar. Dengan demikian terdapat selisih US$ 8,85 miliar untuk posisi utang atau liabilitas pada 31 Desember 2019 dan periode yang sama 2020.

Penerapan PSAK 73 juga menyebabkan nilai aset Garuda naik 142 persen. Total aset Garuda yang pada 31 Desember 2019 sebesar US$ 4,45 miliar meningkat menjadi US$ 10,78 miliar atau naik 142 persen.

4. PTPN

PT Perkebunan Nusantara tercatat memiliki utang US$ 3,1 miliar atau sekitar Rp 47 triliun. Sebagai langkah restrukturisasi untuk menuntaskan beban utang-utangnya, PTPN melalui holding perusahaan meningkatkan kinerja dengan membentuk subholding Sugar Co atau PT Sinergi Gula Nusantara.

Pembentukan ini membutuhkan investasi di atas Rp 20 triliun. Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani beberapa waktu lalu mengatakan PTPN akan melakukan divetasi atau pelepasan saham ke pihak swasta untuk mendanai SugarCo.

Berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, porsi saham yang akan digenggam investor adalah 49 persen. Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki andil terbesar dalam posisi saham perusahaan pelat merah.

 “Jadi dengan ini, PTPN tetap sebagai mayoritas pemegang saham dan kita juga memintakan ada pakta non-deduktif. Kapan pun kita tetap mayoritas, negara tetap mengendalikan (saham),” ujar  Gani dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin, 20 September lalu.

Menurut Gani, tahap-tahap restrukturisasi telah dikawal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar seluruh prosesnya berjalan akuntabel, responsibel, dan tidak melanggar aturan. Sementara itu ihwal aset-aset yang dilepas, dia memastikan hanya pabrik gula yang ditawarkan kepada investor.

5. Krakatau Steel

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tercatat memiliki utang US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun (kurs Rp 15.500). Utang terjadi salah satunya karena investasi US$ 850 juta untuk proyek blast furnace yang mangkrak. Erick Thohir menyebut Kementerian akan mengusut persoalan tersebut.

"Ini kan hal yang tidak bagus. Pasti ada indikasi korupsi dan akan kita kejar siapa pun yang merugikan. Kita bukannya mau menyalahkan, tapi penegakan hukum yang tadi business process salah harus kita perbaiki," ujar Erick.

Guna membenahi kondisi perusahaan, Erick mengatakan restrukturisasi saat ini sudah berjalan dengan baik. Restrukturisasi, kata dia, dilakukan dalam dua langkah.

Langkah pertama adalah membuat subholding untuk kawasan industri yang ada di Krakatau Steel agar terintegrasi untuk air, listrik, hingga lahan. "Kita transformasi dan restrukturisasi BUMN, kepada negara sudah ada hasilnya."

6. KAI

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dikabarkan memiliki utang senilai Rp 15,5 triliun pada 2020. Utang ini terdiri atas utang modal kerja, obligasi, hingga utang jangka panjang.

Adapun 58 persen utang yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 berasal dari penugasan pemerintah. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kondisi keuangan perseroan sangat terdampak pandemi Covid-19, khususnya dari angkutan penumpang yang selama ini berkontribusi hampir 40 persen dari total pendapatan usaha perseroan.

Kondisi itu berdampak pada kinerja profitabilitas dan arus kas aktivitas. Dampak pandemi Covid-19 juga dipastikan akan terus berlanjut di tahun ini.

“Kemudian penugasan yang diterima KAI dalam beberapa tahun terakhir, seperti LRT Jabodetabek, KA Bandara Soetta, dan proyek KCJB berkontribusi dalam menaikkan leverage dan biaya bunga KAI. Pada RKAP 2021, 58 persen dari debt (utang) berasal dari penugasan,” kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, akhir September lalu. (Tempo)