Catatan dari Senayan

Pro-Kontra Amandemen UUD 1945

Pro-Kontra Amandemen UUD 1945

SUDAH cukup lama bergulir dari sejumlah pihak agar amandemen UUD 1945 dilakukan. Suara paling santer datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka ingin menaikkan fungsi DPD dalam ketatanegaraan kita, memiliki tugas dan hak yang sejajar atau mendekati tugas dan hak yang dimiliki DPR. DPD merasakan selama ini mereka hanya menjadi semacam pajangan demokrasi.

Kini di tengah merebaknya Pandemi Covid-19, usulan itu kembali mencuat. Isu yang semula untuk mengakomodasi keinginan DPD bergeser ke perlunya Pokok-Pokok Haluan Negara (PHPN), semacam GBHN pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato Pembukaan Sidang MPR pertengahan Agustus lalu membeberkan bahwa MPR tengah menyiapkan proses amandemen UUD 1945. Alasannya sebagai tindak lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009-2014, dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya PPHN yang bersifat filosofis dan memberi arahan dalam pembangunan nasional.

Usulan ini sebelumnya telah disampaikan Ketua MPR kepada Presiden Joko Widodo dalam
pertemuannya di Istana Bogor pada 13 Agustus. Bambang Soesatyo berjanji amendemen
terbatas UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Presiden Jokowi justru khawatir dan mempertanyakan apakah amendemen UUD 1945 tidak
berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar termasuk mendorong perubahan
periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada MPR mengenai pembahasan amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Karena merupakan domain dari MPR RI.

Baca Juga

Meski ada jaminan seperti itu sejumlah parpol meragukan tidak adanya bola liar jika
dilakukan amanden. Partai Nasdem sebagaimana disiarakan Ketua fraksinya di MPR, Taufik Basarii, terang-terangan meragukan janji Ketua MPR itu. Partai Nasdem mengingatkan bahwa amendemen terbatas UUD 1945 hanya dapat dilakukan jika ada desakan publik dan untuk kepentingan rakyat. 

PKS menolak amandemen UUD 1945, apalagi jika sampai merembet pembahasan masa jabatan presiden. Demikan juga Partai Demokrat. Partai-partai lain juga belum bulat menanggapi rencana amendemen. Hanya PDIP dan Gerindra setuju rencana itu.

Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai
MPR kembali berperan memilih presiden, perpanjangan periode masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 periode serta MPR menyusun GBHN (PPHN) untuk kemudian dijalankan oleh Presiden. 

Wacana itupun seolah menguat dengan munculnya sejumlah komunitas pendukung Jokowi untuk maju kembali sebagai presiden. Namun, dibutuhkan amendemen UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden, misalnya menjadi maksimal tiga periode. Hal ini karena gagasan tiga periode jelas menabrak Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode.

Mengutip jajak pendapat Indikator Politik Indonesia (2020) yang menyebutkan semakin
menurunnnya kualitas demokrasi Indonesia, maka inisiatif MPR tersebut merupakan sebuah upaya yang perlu ditolak. Pusat Studi Hukum Ketatanegaraan (PSHK) memandang usulan amandemen terbatas UUD 1945 tersebut adalah bentuk korupsi terhadap hasil reformasi sehingga pantas ditolak karena merusak demokrasi, merusak sistem presidensial, merusak kedaulatan rakyat, dan tidak mendesak.

Muhammadiyah juga wanti-wanti kalau pun dilakukan amenden agar tidak ditunggangi
kepentingan pragmatis. Di kalangan masyarakat ada berbagai pendapat soal andemen UUD 1945. Ada yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli kemudian diperbaiki dan disempurnakan melalui adendum. 

Ada kelompok yang menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli sesuai dekrit Presiden 1959. Ada yang ingin melakukan penyempurnaan atas hasil amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002. Ada juga yang menghendaki perubahan total atas UUD 1945 hasil amandemen keempat pada 2002. Ada yang mendorong amandemen terbatas dan mendorong untuk lahirnya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ada pula yang melihat amandemen belum diperlukan karena UUD 1945 masih memadai dan masih mengakomodasi kehidupan bangsa ke depannya. Menyatukan beragam pendapat itu tidak midah.

Hampir semua ilmuwan ketatanegaran juga menolak usulan amandemen. Rakyat juga tak
sedang berpikir tentang hal-hal di luar pandemi Covod-19 dengan segala dampaknya. Mestinya MPR, DPR, dan DPD sadar jika mandat mereka dari rakyat. Jika rakyat tidak berkehendak untuk melakukan amanden konstitusi, mengapa lembaga-lembaga pemegang mandat itu ngotot untuk melakukannya. (*)