KriminalNasionalTerorisme

Presiden Bisa Beri Amnesti Tanpa Persetujuan DPR

JAKARTA (SenayanPost.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan amnesti atau pengampunan kepada kelompok pemberontak di Aceh, Din Minimi, meskipun DPR tidak menyetujui.
“Amnesti itu hak presiden, tetapi presiden terlebih dahulu harus meminta pendapat dari DPR,” kata pengamat tata negara Margarito Kamis, kepada SenayanPost.com di Jakarta, Senin (8/8/2016).
Karena sifatnya hanya meminta pendapat, lanjut Margarito, pendapat dari DPR itu bisa diabaikan oleh presiden. “Meskipun DPR tidak menyetujui adanya amnesti, namun jika presiden sudah menetapkan amnesti. Amnesti itu tetap bisa dijalankan,” katanya.
Yang penting, tambah Margarito, presiden sebelumnya harus sudah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada DPR. Dalam surat pemberitahuan secara tertulis itu, presiden harus menyampaikan akan memberikan amnesti kepada orang atas nama tertentu dan menyertakan alasan-alasan pemberian amnesti tersebut.
“Apakah nantinya DPR menolak atau menyetujui pemberian amnesti, itu tidak berpengaruh terhadap sikap Presiden. Jadi amnesti tetap sah,” tegas Margarito.
Namun Margarito menggarisbawahi, amnesti seharusnya diberikan kepada kelompok pemberontak atau kelompok perlawanan yang berbasis politik, bukan kriminal. “Karena ini menyangkut pemberontakan yang sifatnya politik, maka keputusan pemberian amnesti itu sendiri juga sebuah keputusan politik. Jadi bukan keputusan hukum,” imbuh Margarito.(JS)

KOMENTAR
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close