Pendidikan

PPDB, Orangtua Siswa Ditawari Kursi Senilai Rp20 Juta

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Indikasi dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai menyeruak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sementara ini tercatat telah menerima 30 pengaduan tentang pelaksanaan PPDB. Mendapat laporan tersebut sebuah tim pun diturunkan untuk mengusut aksi nakal oknum panitia yang meminta sejumlah uang.

“Keluhan masyarakat mengenai PPDB beragam, terutama mengenai adanya kecurangan dalam PPDB, kebijakan PPDB hingga pertanyaan mengenai PPDB,” kata Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendikbud, Totok Suprayitno, di Jakarta, Senin (2/7)seperti dikutip dari Antara.

Pengaduan masyarakat juga mengenai adanya jalur mandiri yang mengharuskan orangtua siswa membayar sejumlah uang.

“Kami sudah menurunkan tim untuk melakukan audit khusus ke lapangan terkait pengaduan melalui jalur mandiri,” kata Totok.

Salah satu orangtua murid, Surya, mengaku mendapatkan tawaran dari oknum panitia yang menyatakan bisa meluluskan anaknya masuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bogor, asalkan mau membayar uang senilai Rp20 juta.

“Tadi ketika saya mengantarkan anak saya untuk mendaftar di SMAN 2 Bogor, saya didekatin panitia. Katanya dari pada repot, sini Rp20 juta langsung diterima atau ibu mendaftar di swasta dulu, nanti semester 1 atau semester 2 pindah, sama nilainya Rp20 juta juga,” sebut Surya.

Surya mengaku enggan membayar sejumlah uang, hanya agar anaknya masuk sekolah tersebut. Menurut dia, lebih baik uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta agar pelaksanaan PPDB bebas dari praktik jual beli kursi maupun pungutan liar.

Kemendikbud juga menegaskan tidak ada kompromi dalam pelaksanaan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Bentuk Lainnya yang sederajat.

Dalam Permendikbud 14/2018 tentang PPDB disebutkan kriteria utama dalam penerimaan siswa baru, yakni jarak sesuai dengan ketentuan zonasi.

Dalam peraturan menteri tersebut, dijelaskan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat minimal 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sebanyak lima persen kuota untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close