Nasional

PP Tapera Disahkan saat Pandemi, Pengusaha Menjerit

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Di tengah pandemi covid-19 saat ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera).

Penerbitan PP ini dinilai membebani kalangan pengusaha dan pekerja, apalagi di saat kondisi ekonomi dan bisnis yang tak menentu.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/6/2020), mengatakan PP Tapera akan membebani pengusaha dan pekerja.

Alasannya, karena dalam aturan itu disebutkan besaran iuran Tapera sebesar tiga persen dengan komposisi 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 persen ditanggung pengusaha.

“Pengusaha saat ini sedang meradang, cash flow-nya sudah sangat berat akibat berhentinya berbagai aktivitas usaha yang sudah hampir tiga bulan tidak beroperasi, sudah banyak pekerja terkena PHK dan dirumahkan,” katanya.

Ia menambahkan, di sisi pekerja yang masih aktif sudah kebanyakan hanya menerima gaji pokok tanpa ada tunjangan lain akibat ketidakmampuan pengusaha.

“Dalam kondisi seperti ini wajarkah pengusaha dan pekerja dibebani dengan Tapera ini?,” ujarnya.

Menurut Sarman, jangankan untuk memikirkan iuran Tapera, iuran wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan saja para pengusaha sudah meminta agar pembayarannya bisa ditunda. Hal itu dilakukan lantaran ketidakmampuan pengusaha dalam kondisi saat ini.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta itu juga berharap pemerintah bisa mengevaluasi pemberlakuan PP Tapera sampai kondisi ekonomi kita membaik, arus kas pengusaha memungkinkan dan pendapatan pekerja juga telah normal. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close