Lintas Daerah

PP PKBTS Kutuk Upaya Penggantian Pemerintahan Secara Inkonstitusional

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com – Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga  Besar Tamansiswa (PP PKBTS) mengutuk adanya upaya penggantian pemerintahan secara inkonstitusional yang  menyimpang dari  amanat Proklamasi 1945, pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pernyataan “Kebangsaan Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa Pasca Pemilihan Umum 2019” yang disampaikan Ketua Umum Ki Cahyono Agus dengan didampingi Sekretaris Ki Hazwan Iskandar itu, disebutkan PP PKBTS menghormati proses pemilihan umum serentak 2019 sebagai proses demokrasi konstitusional yang menghasilkan pemenang pemilu yang nantinya akan terpilih sebagai calon pemimpin dan kepemimpinan eksekutif dan legislatif untuk menjalankan mandat kedaulatan rakyat Indonesia 2019-2024.

“Karena itu, PP PKBTS mengharapkan agar pihak yang belum dapat menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum dapat menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ki Cahyono Agus, Sabtu (25/5/2019).

Melalui pernyataan tersebut, PP PKBTS  sangat menyayangkan adanya ujaran kebencian, berita hoaks, fitnah, ketidak percayaan, kecurangan, ego kelompok, pembenaran, keberpihakan subyektif, ketimpangan, ketegangan, pengerahan massa tak terkendali, kerusuhan yang menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia, sehingga perlu ditangani secara bijaksana, adil, tuntas, beradab sesuai hukum yang berlaku bagi semua pihak, tanpa kecuali.

Kemudian diharapkan  agar seluruh insan Bangsa Indonesia benar-benar dapat menunjukkan adab budaya, kearifan, kedewasaan, kematangan, kebijaksanaan, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, kesantunan dan penuh tanggungjawab untuk dikontribusikan secara nyata sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing secara cerdas, tersistem, terstruktur, berkeadaban, dan berkemajuan serta dijiwai nilai kebangsaan dan kenegarawanan luhur.

“Serta menghindari segala bentuk pernyataan, sikap, tindakan yang bertentangan dengan peraturan, hukum, norma sosial, norma agama dan yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close