Potensi Kerugian Negara Akibat Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel Tembus Rp935,3 Miliar 

Potensi Kerugian Negara Akibat Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel Tembus Rp935,3 Miliar 
Gempa Sulbar

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terdapat beberapa barang milik negara (BMN) dan infrastruktur yang terdampak bencana gempa di Sulawesi Barat serta banjir di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data DJKN, secara keseluruhan, total kerugian negara mencapai Rp 935,3 miliar.

Kepala Kanwil DJKN Sulbar Ekka Sudana menjelaskan, untuk di Sulawesi Barat, kerugian akibat kerusakan BMN mencapai Rp 494,28 miliar. Kerusakan ini terjadi pada 279 obyek BMN di Kabupaten Mamuju dan Majene.

"Ini berupa bangunan, rumah negara, maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintah pusat di khususnya kota Mamuju dan Majene," kata dia saat media briefing virtual, Jumat (22/1/2021).

Dia melanjutkan, bangunan terdampak terdiri dari 118 obyek berupa bangunan negara dan 161 obyek berupa gedung bangunan kantor untuk memberikan pelayanan publik.

Gedung-gedung yang rusak antara lain Gedung Keuangan Negara Mamuju, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju, Kantor Kas Negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sulbar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, dan sebagainya.

Selain barang milik negara, sejumlah infrastruktur juga mengalami kerusakan akibat bencana ini. Potensi kerugian dari rusaknya infrastruktur akibat gempa mencapai Rp 405,72 miliar.

"Dampak ke infrastruktur cukup banyak juga terhadap 23 jembatan dan untuk jalan sementara yang kami peroleh data 20 km di jalan Trans Sulawesi. Nilainya cukup lumayan Rp 405,72 miliar," jelasnya.

Sementara untuk Kalimantan Selatan, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lengkonb, mengatakan sebanyak 11 BMN terdampak banjir. Nilainya mencapai Rp 35,3 miliar.

Secara rinci, beberapa BMN yang terdampak itu di antaranya KPP dan KPP Pratama Banjarmasin, KPP Pratama Barabai, KPP Pratama Batulicin, hingga TVRI Kalimantan Selatan.

Dia melanjutkan, sejumlah kementerian dan lembaga sudah mengajukan klaim asuransi ke DJKN. Pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap BMN lainnya yang kemungkinan terdampak banjir.

Menurut Ferdinan, proses pendataan sempat terhambat karena wilayah Banjarmasin seluruhnya terendam air. Sehingga petugas pun masih fokus untuk pada bantuan.

“Kami, terutama kantor di Banjarmasin itu terendam air semua, tapi belum bisa kami sampaikan. Ada beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim,” ujar dia.