NasionalPolitik

PolMarkIndonesia: Petugas KPPS Meninggal Akibat Beban Teknis dan Psikis

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Direktur Eksekutif PolMarkIndoensia, Eep Saifullah Fatah, menegaskan jika ratusan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang meninggal selama pemilu 17 April 2019 lalu itu akibat beban teknis dan psikis yang terlalu berat. Sehingga ada semacam missmanagement dari penggabungan pileg dan pilpres dalam pemilu serentak kali ini.

“Beban teknis dan psikis yang seolah-olah ideologis itulah yang secara obyektif membuat petugas KPPS sangat kelelahan, dan berakibat meninggal dunia. Selama ini tidak ada analis dan pengamat politik yang fair, jujur dan obyektif tentang kematian itu,” tegas Eep saat buka puasa bersama dengan Caleg terpilih Hj. Intan Fauzi LL,M dari Dapil Jabar VI (Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok), di Jakarta, Selasa (21/5/2019) malam.

Hadir mantan anggota DPR RI dari Hanura Abdillah Fauzi Ahmad, Sandra Malakiano (istri Eep Saefullah Fatah), wartawan parlemen, dan lain-lain.

Kang Eep, sapaan akrabnya, lebih lanjut menyontohkan di Dapil VI Jawa Barat tersebut di mana seorang petugas yang harus entry (memasukkan) data kedua capres, ditambah 96 caleg plus 16 partai (hanya 6 kursi DPR RI), belum lagi entry data DPD RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Jadi, seorang petugas harus meng-entry-berapa data dalam satu dapil saja? Ditambah lagi beban psikis yang seolah-olah ideologis akibat hanya ada dua capres,” ujarnya.

Dapil VI Jabar termasuk yang kecil, sehingga bisa dibayangkan jika Dapil yang jumlah pemilihnya besar dan otomatis jumlah kursinya lebih dari 6 kursi DPR?

“Tentu, pasti lebih melelahkan. Jadi, dari sisi pembebanan teknis sangat berat dengan tenaga yang terbatas,” kata Eep.

Lalu, apakah akan lari dari system pemilu serentak yang demokratis itu? Eep mengibaratkan orang yang sakit, maka harus diobati, dan obat pemilu yang demokratis pastinya tidak lari dari system pemilu serentak yang sudah berjalan baik di 2019 ini. Sebab, kalau lari, hanya ada pilihan mau menjadi otoritarianisme, totalitarianisme, atau lebih demokratis?

“Hanya tiga itu bentuk rezim di dunia. Kalau tetap demokrasi, maka beban teknis dan psikis tadi harus diperbaiki. Bahwa gagasan pemilu serentak ini semula agar tak ada lagi president threshold dan parliamentary threshold (PT). sehingga setiap parpol bisa mengajukan capres dan cawapres. Sebab, kalau capres lebih dari dua pasangan, maka bisa mengurangi ketegangan politik,” jelas Eep.

Seperti di Iran, capresnya banyak, sehingga rakyat Iran tidak menghadapi ketegangan politik seperti di Indonesia saat ini.

“Justru dengan hanya dua pasangan ini, lalu timbul banyak hoaks, fitnah, berita bohong, isu PKI, komunis, anti Islam dan sebagainya. Petugas KPPS pun terbebani secara psikis, yang seolah-olah pemilu ini ideologis. Jadi, missmanagement pemilu serentak ini yang mesti diperbaiki,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close