Politik

Politisasi SARA Terjadi di Sumut dan Jabar

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Setara Institute telah melakukan pemantauan pilkada setentak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Hanya di Jawa Barat dan Sumatera yang masih terjadi politisasu SARA cukup.masif. Sehingga Djarot kalah dan suara Ridwan Kamil berkurang.

Demikian keterangan pers yang disampaikan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Namun, secara kuantitatif politisasi SARA paling banyak terjadi di Pilgub Sumatera Utara, disusul kemudian Jawa Barat. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak terpantau aktivitas signifikan politisasi SARA.

Pada Pilgub Sumut kata Bonar, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS) menjadi korban tiga belas (13) bentuk kampanye bermuatan politisasi SARA dengan banyak isu, mulai dari soal Djarot bukan putra daerah dan keislamannya diragukan, larangan memilih pendukung penista agama (Ahok/Basuki Tjahaja Purnama), larangan memilih pemimpin nonmuslim, politisasi masjid, hingga ‘tamasya Al-Maidah’ pada hari pencoblosan.

Sedangkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah (ERAMAS) menjadi sasaran satu (1) bentuk kampanye bermuatan politisasi SARA yaitu kampanye hitam “kupon zakat palsu”.

Jika data pemantauan tersebut disandingkan dengan sebaran suara dalam hitung cepat beberapa lembaga survei, politisasi SARA (khususnya agama) pada Pilgub Sumut cukup efektif, dimana pasangan ERAMAS mendominasi suara hingga di atas 85% di kabupaten-kabupaten dengan penduduk mayoritas beragama Islam.

Seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai, Padang Sidimpuan, dan sebagainya.

Dalam Pilgub Jawa Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum/Rindu) dan Paslon Nomor Urut 4 (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi/2DM) menjadi korban paling banyak politisasi SARA. Pasangan Rindu menjadi sasaran politisasi SARA dalam 3 (tiga) bentuk kampanye dengan dua isu utama, yaitu 1) Ridwan Kamil penganut Syi’ah dan 2) Pasangan Rindu ‘tidak syar’i’ karena didukung dan mendukung LGBT.

Sedangkan pasangan 2DM menjadi sasaran 3 (tiga) bentuk kampanye, juga dengan dua isu utama, yaitu 1) Pasangan 2DM didukung oleh paranormal dan penganut kepercayaan, dan 2) Pasangan nomor urut 4 ‘tidak syar’i’ karena memohon dukungan kepada sosok gaib melalui ritual mistis. Jika disandingkan dengan data sebaran suara menurut hitung cepat beberapa lembaga survei, kampanye politisasi SARA tersebut patut diduga efektif bekerja di perkotaan, khususnya di daerah-daerah satelit DKI Jakarta.

Melihat praktik politisasi SARA dalam Pilkada 2018 dan besarnya potensi politisasi SARA dalam Pemilu dan Pilpres 2019, maka Setara Institute mendesak Satgas Nusantara hendaknya melakukan akselerasi kinerja secara lebih strategis melalui pemetaan kerawanan politisasi SARA.

Selanjutmya, penyelenggara Pemilu khususnya dalam wadah Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) serta kepolisian hendaknya melakukan akselerasi kinerja penegakan hukum atas tindakan-tindakan kampanye SARA yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, Pasal 160 ayat (1) KUHP, dan Pasal 28 juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE; 3) Kontestan, parpol pengusung, dan kelompok pendukung paslon hendaknya menghindari politisasi SARA sebagai cara buruk dalam kompetisi politik elektoral.

“Sebab hal itu mengancam harmoni, kohesi sosial, dan integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa dan negara Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close